Kadin: Deregulasi dan Debirokratisasi Didambakan Pengusaha

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat ekonomi Indonesia belum sepenuhnya bebas dari perkembangan ekonomi global yang masih lemah, karena perekonomian Amerika dan Eropa yang belum pulih, serta menurunnya pertumbuhan ekonomi di China.

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2021 Capai 3,69 Persen

Sementara itu, di dalam negeri, walaupun berbagai paket ekonomi sudah diluncurkan, namun manfaat dari pelaksanaannya masih belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh dunia usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan, peningkatan daya saing industri dan ekspor nasional tengah menjadi sasaran Kadin Indonesia untuk memperkuat struktur ekonomi yang masih menghadapi berbagai tekanan eksternal maupun tekanan internal.

BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Maksimal 5,5 Persen

"Kita mengharapkan, iklim usaha dan investasi bisa terus mendorong usaha pengembangan industri nasional," kata Rosan dalam memberi sambutan dan meresmikan rapat koordinasi nasional di Hotel Bidakara Jakarta, pada Selasa 20 September 2016.

Menurutnya, iklim investasi yang kondusif melalui pelaksanaan secara penuh dari kebijakan deregulisasi dan debirokratisasi sangat didambakan oleh para pelaku usaha di bidang industri dan perdagangan untuk meningkatkan produktivitas.

Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2022 Dapat Tercapai Jika...

"Kinerja ekspor dan melebarnya defisit neraca transaksi berjalan, menjadi sinyal adanya penurunan peran industri dalam perekonomian secara umum," ucapnya.

Hilirisasi

Sehingga, ia harapkan, pemerintah harus segera menjalankan hilirisasi industri untuk menghasilkan produk bernilai tambah lebih, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, serta membangun daya saing dan produktivitas produk-produk dalam negeri, supaya tidak kalah dengan produk asing.

"Memang sangat disayangkan selama ini, struktur ekspor industri nasional masih sangat berorientasi bahan dasar dengan nilai tambah rendah. Yang diperlukan adalah penguatan strategi sektor industri dan dukungan kebijakan perdagangan," ujarnya.

Selanjutnya, ia mengatakan, strategi kebijakan yang perlu dilakukan adalah meliputi aspek industri, investasi, dan perdagangan, yang dapat mangakselerasi industri ekspor dari hulu hingga hilir, agar industri domestik memiliki daya saing tinggi.

"Akselerasi yang dimaksud adalah terkait akses pasar, investasi, dan pembiayaan, sumber daya manusia dan sumber daya, kebijakan institusi, infrastruktur, dan up-grading (peningkatan kualitas) sektor industri," jelasnya. (asp)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu.

Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2021 yang Dirilis BPS Sesuai Prediksi

BPS baru saja merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2021 sebesar 5,02 persen dan sepanjang 2021 3,69 persen.

img_title
VIVA.co.id
7 Februari 2022