Tarik Investasi Luar Negeri, BKPM Gandeng Citi Indonesia
- Chandra G Asmara / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Citi Indonesia menandatangani nota kesepahaman dalam rangka kerja sama meningkatkan investasi di Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong, mengatakan, pertumbuhan iklim investasi telah menjadi prioritas pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini. Termasuk juga, investasi asing yang secara langsung berkontribusi bagi perekonomian nasional.
“Kami optimis kerja sama ini dapat memberikan manfaat serta memperkuat relasi antara pemerintah, regulator, dan investor. Sehingga dapat semakin mendorong pertumbuhan arus penanaman modal di Indonesia,” ujar Tom, sapaan akrab Thomas Lembong, Selasa 20 September 2016.
Dalam kesempatan yang sama, Head of Global Subsidiaries Group Citi Indonesia, Riko Tamasaya, menambahkan, melalui kerja sama ini, klien perusahaan nantinya akan memperoleh insights dan informasi terkini secara cepat dan akurat.
“Mereka akan mendapatkan sarana terbaik berdasarkan pengamatan, wawasan, dan market intelligence yang mumpuni. Citi juga akan memberikan sosialisasi, dan diskusi kepada klien, serta membantu investor untuk mendapatkan mitra terbaiknya,” kata dia.
Riko melanjutkan, Citi juga akan menyediakan berbagai solusi terbaik bagi klien, utamanya terkait peningkatan modal, ekuitas, debt capital market, investasi perbankan, pasar nilai mata uang, manajemen kas integrasi, dan solusi perdagangan yang didukung melalui platform teknologi kelas dunia.
Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi sejak periode Januari-Juni 2016 tercatat mengalami peningkatan sebesar 14,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Nilai investasi yang masuk pada periode tersebut, mencapai Rp298,1 triliun.
Penanaman Modal Asing berkontribusi sebesar Rp19,5 triliun, atau naik 12,3 persen dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi PMA berdasarkan aset negara, terdiri dari Singapura sebesar US$4,9 miliar, Jepang sebesar US$2,9 miliar, Hongkong US$1,1 miliar, Tiongkok US$1 miliar, dan Belanda US$630 juta.