Menteri Basuki Sodorkan Tiga Nama Calon Ketua Komite Tapera

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fikri Halim

VIVA.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengungkapkan, pihaknya beserta dengan para pemangku kepentingan terkait telah mengajukan nama Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada Presiden Joko Widodo. Ada sebanyak tiga calon ketua yang disodorkan ke meja Presiden.

Sumbang 2,5 Hektar untuk Perumahan Rakyat, Menteri PKP Ingin jadi Gerakan Bersama

"Sudah ada tiga orang, dan ini saya sudah kirim surat ke pak Presiden untuk dipilih satu," kata Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jumat 16 September 2016.

Basuki mengungkapkan bahwa tiga nama tersebut telah disepakati oleh berbagai pemangku kepentingan di antaranya Kementerian Keuangan dan Kementerian Tenaga Kerja. Namun, Basuki enggan menyebut secara gamblang dan merahasiakan nama tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait Bilang Anggaran Kementeriannya Kecil Buat Bikin 3 Juta Rumah

"Ibu Sri Mulyani (menteri keuangan), saya dan pak Hanif Dhakiri (menteri tenaga kerja) sepakat dengan tiga nama itu," kata dia.

Seperti diketahui, setelah komite terbentuk, proses selanjutnya komite akan melakukan seleksi komisioner Badan Pengelolaan (BP) Tapera. Seleksi BP Tapera ini dilakukan, setelah enam bulan Komite Tapera terbentuk.

Basuki Sebut Bagus Kalau Prabowo-Gibran Bikin Kementerian Perumahan untuk Fokus Perumahan Rakyat

BP Tapera ini nantinya akan menggantikan fungsi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai dengan UU Tapera, BP Tapera harus dibentuk, maksimal dua tahun, setelah disahkannya UU Tapera, dan nantinya seluruh modal, beserta pekerja Bapertaruma akan dipindahkan ke BP Tapera. (asp)

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama jajaran kementeriannya turut menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Maruarar Sirait Minta KPK Berikan Tanah Bekas Koruptor Dibangun jadi Perumahan Rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan tanah bekas koruptor agar dibangun perumahan rakyat.

img_title
VIVA.co.id
5 November 2024