Rapat Banggar DPR, Menko Luhut Keluhkan Kantornya Kecil
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Panjaitan, mengajukan pagu anggaran sebesar Rp350,53 miliar pada RAPBN tahun anggaran 2017.
Dirinya menyebut, sebagian besar alokasi anggaran itu ditujukan untuk belanja barang, termasuk merenovasi kantor Kemenko Maritim yang saat ini masih menumpang di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta.
Luhut bahkan mengeluhkan sejumlah infrastruktur di kantornya itu, termasuk ruangan kerjanya yang terbilang sangat kecil untuk ukuran seorang menteri koordinator.
"Kantor Kemenko Kemaritiman tidak jelas. Saya menempati ruangan berukuran 3x5 meter. Lift sering diganti, jadi saya lebih sering naik tangga dibanding naik lift," kata Luhut di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu, 14 September 2016.
"Belanja barang paling banyak, karena anggaran paling banyak untuk merenovasi kantor," ujarnya menambahkan.
Luhut menegaskan, kementeriannya juga akan tetap mendukung program prioritas nasional, yang meliputi masalah kedaulatan energi, pembangunan pariwisata, kemaritiman dan kelautan, peningkatan konektivitas nasional, kedaulatan pangan, dan lain sebagainya.
Sementara fokus kegiatan di tahun depan, kata Luhut, antara lain adalah percepatan penyelesaian batas maritim, pengembangan instrumen hukum penangkapan ikan ilegal, pengembangan tol laut dan sistem konektivitas, penanganan dwelling time, serta revitalisasi dan pembangunan infrastruktur transportasi.
"Juga pengembangan industri perikanan, hilirisasi pertambangan mineral, dan perbaikan tata niaga migas yang menjadi konsen Kemenko Bidang Kemaritiman," kata Luhut.
Diutarakannya, pihaknya sedang mengkaji harga gas industri di hilir supaya turun dari US$13 per metrik juta British thermal unit (MMBTU) menjadi US$5 per MMBTU. Benchmark kami di Singapura, China, Korea, Jepang yang harganya cuma US$4-5 per MMBTU.
Diketahui, pada kesimpulan hasil rapat, Ketua Banggar DPR, Kahar Muzakir, dan seluruh anggotanya menyetujui pagu anggaran Kemenko Bidang Kemaritiman dan tiga Kemenko lainnya, yakni Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebesar Rp1,5 triliun.
"Seluruh pagu anggaran dan tambahan anggaran tahun 2017 untuk empat Kemenko disetujui," kata Kahar diakhir rapat.
