DPR: Pemerintah Harus Bersinergi Tangani Kebakaran Hutan
VIVA.co.id – Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rahmat Hamka menilai pemerintah dalam kebijakannya secara umum dalam menangani kebakaran hutan dan lahan sudah terlihat sangat serius.
Namun, menurutnya, penanganan kebakaran hutan dan lahan belum diikuti secara khusus teknis dalam penindakan dan penegakkan hukum.
"Hal ini masih terlihat yang banyak ditangkap hanya masyarakat secara perorangan, sementara yang berbentuk korporasi belum kelihatan," kata Rahmat, Selasa 13 September 2016.
Rahmat menuturkan, harus ?ada sinergitas antar instansi pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dikatakannya, baru-baru ini kita dipertontonkan aksi arogansi suatu korporasi yang mengarah pada perlawanan terhadap institusi negara.
"Menurut Rahmat, negara tidak boleh kalah oleh korporasi. Hukum jangan hanya untuk rakyat jelata yang hanya ingin berladang untuk mempertahankan hidupnya tapi ketika berhadapan dengan para konglomerat seolah hukum tak berdaya, ujar Anggota Komisi II ini.
?"Saya meminta kepada KPK agar segera melakukan audit investigasi kepada para perusahaan perkebunan, karena disinyalir banyak hal yang merugikan negara baik dari segi luasan kebun yang tidak sesuai perizinan maupun peruntukan kawasan yang tidak sesuai fungsinya," kata Politisi Asal Kalteng tersebut.
Rahmat juga berharap pemerintah baik pusat maupun daerah tidak hanya melarang untuk membuka ladang khusus bagi masyarakat perorangan yang sudah jadi tradisi.
Namun juga harus diiringi program yang diakukan secara masif tentang bagaimana pembukaan lahan tanpa bakar baik secara mekanisasi dengan aat berat dan bahan kimia maupun teknologi lainnya yang ramah lingkungan.
"?Hal seperti ini belum nampak di lapangan, sehingga masyarakat jadi bingung ketika dilarang harus bagaimana lagi karena mereka harus segera menanam untuk kebutuhan rutinitas tahunan, baik padi dan lain-lain," katanya. (webtorial)
Menteri LHK Bakal Pamerkan Aplikasi ASAP Buatan Polri ke Dunia
Kapolri meluncurkan aplikasi sistem analisa pengendalian (Asap) digital nasional untuk mempercepat penanggulangan karhutla.
