Pemangkasan APBN, Buat Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen
- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA.co.id – Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Andry Asmoro memperkirakan, pemangkasan anggaran jilid II yang lakukan pemerintah pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp133 triliun, membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2016 diperkirakan hanya sebesar lima persen.
Menurut dia, proyeksi yang dilakukan Mandiri senada dengan yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana target pemerintah hanya diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen. Pemangkasan tersebut, diakui membuat laju ekonomi Indonesia tidak bisa berjalan kencang.
"Kami perkirakan perekonomian Indonesia sepanjang 2016 hanya sebesar 5 persen," ujarnya di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat, 9 Sepetember 2016.
Lebih jauh, Andry mengatakan, peran government spending, atau belanja pemerintah cukup besar dalam laju perekonomian kuartal II lalu. Namun, ketika anggaran dipangkas, membuat belanja pemerintah tidak sekencang periode sebelumnya.
"Sekarang euforia kuartal II tumbuh dari market konsensus jadi 5,18 persen. Di dorong, salah satunya government spending saat ini 6,3 persen," tuturnya.
Sementara itu, lanjut Andry, peran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan hingga akhir tahun lalu sebesar 6,6 persen. Angka ini lebih rendah, jika dibandingkan tahun ini yang sudah 6,3 persen sampai semester I tahun ini.
"Tahun 2015 lalu, ajarkan banyak dari pola government spending, karena konsumsi masyarakat masih relatif sama. Sampai semester II tahun lalu 6,5 persen - 6,6 persen," tuturnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kuartal lalu, bisa melebihi ekspektasi juga, karena periode puasa dan Lebaran yang mundur. Hal ini dinilai tidak bisa berulang di kuartal III dan IV.
"Kuartal II naik karena Lebaran, bulan Puasa yang mundur dan musim panen. Kuartal IV ada liburan, tetapi sekarang lokal government spending di-cut," ujarnya. (asp)
Pj Gubernur Jakarta Teken Ingub Soal Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 50 Persen
Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
