Perumahan Terpenuhi, Indonesia Bisa Jadi Negara Maju
- Istimewa
VIVA.co.id – Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara maju dengan syarat seluruh kebutuhan rumah untuk masyarakat dapat terpenuhi dan tidak ada kawasan kumuh
“Untuk menjadi negara maju ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan rumah untuk masyarakatnya dan tidak ada kawasan kumuh. Kita harapkan Indonesia ke depan dapat menjadi negara maju," ujar Maurin, dilansir dari laman Kementerian PU, Jumat, 9 September 2016.
Menurutnya, untuk mewujudkan impian menjadi negara maju, tugas pemerintah saat ini tidak mudah. Masih banyak yang harus dibenahi salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan rumah dan pengurangan backlog perumahan yang saat ini mencapai 11 juta unit. Sementara kebutuhan perumahan pertahun akibat pertambahan penduduk maupun urbanisasi mencapai sekitar 800 ribu-900 ribu unit.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah, khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Maurin mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR memiliki beberapa program bantuan.
Di antaranya, bantuan pembiayaan perumahan dengan memberikan suku bunga lima persen flat selama masa cicilan (sampai 20 tahun), memberikan bantuan uang muka perumahan dan pembangunan rumah khusus bagi nelayan maupun perumahan di perbatasan dan ada juga bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi pengembang.
“Selain program tersebut, pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Penyederhanaan Perizinan, dari 33 tahapan menjadi 11 tahapan dan dari 700-900 hari menjadi 44 hari serta ada kepastian biaya. Semoga hal ini dapat membantu pengembang dalam membangun perumahan bagi MBR,” katanya menambahkan.
Ketua DPD Apersi DKI Jakarta, Saimin Iskandar mengatakan, bahwa pihaknya siap untuk membantu pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan.
“Kami memiliki anggota sebanyak 620 orang, ada sekitar 40-50 persen anggota yang aktif dan siap untuk membangun rumah bagi MBR sehingga dapat membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan dan menjaga sisi supply perumahan,” ujarnya.
(mus)
Maruarar Sirait Minta KPK Berikan Tanah Bekas Koruptor Dibangun jadi Perumahan Rakyat
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan tanah bekas koruptor agar dibangun perumahan rakyat.
