Dalam 7 Bulan Mandiri Salurkan KUR Rp7,41 Triliun
- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA.co.id – PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengungkapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tujuh bulan pertama 2016 telah mencapai sebesar Rp7,41 triliun. Penyaluran KUR diberikan kepada 179.724 debitur atau sekitar 57,1 persen dari target penyaluran tahun ini yang sebesar Rp13 triliun.
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Sulaiman A. Arianto, mengatakan, dari nilai tersebut, KUR sebesar Rp2,33 triliun diteruskan kepada usaha mikro, lalu sebesar Rp5,07 triliun disalurkan kepada usaha ritel, dan KUR sebesar Rp3,6 miliar ditujukan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Sulaiman menjabarkan, adapun sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2007 hingga Juli 2016, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR dengan total senilai Rp36,28 triliun kepada 646.670 debitur.
"Komitmen perseroan dalam penyaluran KUR senantiasa terjaga baik mengingat sektor mikro dan usaha kecil merupakan bidang usaha yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya di Jakarta, 8 September 2016.
Sulaiman menjelaskan, berdasarkan sub sektor UKM penerima KUR Mandiri, bidang usaha perdagangan menerima alokasi KUR sebesar 75 persen, lalu diikuti oleh bidang usaha jasa 17 persen dan selebihnya ke industri pengolahan, perikanan, pertanian dan TKI.
"Sedangkan secara regional, penyaluran KUR terbesar dilakukan di Provinsi Jawa Timur, yakni sebesar Rp1,13 triliun," tuturnya.
Sulaiman menuturkan, perseroan akan memberdayakan seluruh jaringan kantor penyalur KUR Bank Mandiri yang jumlahnya mencapai 2.454 kantor, yang meliputi 994 cabang mikro, 1.427 unit mikro dan 653 kios mikro di seluruh Indonesia.
“Dengan jaringan yang terus kami perluas tersebut, kami optimis dapat mencapai target penyaluran Rp13 triliun pada tahun ini,” ujarnya.
Di samping perluasan jaringan, Sulaiman menambahkan, upaya pencapaian target penyaluran KUR dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi KUR yang diselenggarakan oleh pemerintah antara lain oleh Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan dan BNP2TKI.
(ren)
