Kejar Ratusan Wajib Pajak, Denmark Beli Data Panama Papers
- www.commondreams.org
VIVA.co.id – Denmark tampaknya menjadi negara pertama di dunia yang membeli data Panama Papers yang bocor beberapa waktu lalu. Danish berencana untuk menyelidiki sekitar 500-600 wajib pajak di negara tersebut yang tercantum dalam dokumen skandal pajak tersebut.
Dilansir dari The Guardian, Kamis 8 September 2016, Menteri Pajak Denmark, Karsten Lauritzen mengatakan, pihaknya akan membayar sembilan juta danish krone (DKK) untuk informasi tersebut yang berasal dari firma hukum di Panama, Mossack Fonseca.
Dia mengatakan, pada musim panas lalu sumber anonim mendekati Pemerintah Denmark untuk menawarkan dokumen tersebut. Sumber itu mengirimkan sampel awal dokumen, dan pemerintah menginvestigasi keasliannya. Negosiasi dilakukan secara diam-diam dan menghasilkan kesepakatan dari partai politik di parlemen atas keputusan kontroversial tersebut.
"Semua menunjukan bahwa itu (Panama Papers) adalah informasi yang berguna. Kami berutang kepada semua wajib pajak Denmark yang setia membayar pajak," kata Lauritzen.
Dia menambahkan, materi yang ada itu berisi informasi yang relevan dan valid tentang beberapa ratus pembayar pajak di Denmark. Meskipun diakui, verifikasi dilakukan dengan kewaspadaan tingkat tinggi.
Meski demikian, salah satu pejabat Denmark mengatakan, uang tersebut belum dibayarkan hingga kini. Fakta ini Hal ini menimbulkan prospek bahwa negara-negara Eropa lainnya mungkin diam-diam akan membeli data pada warga negara mereka sendiri.
Seperti diketahui, Panama Papers yang diterbitkan pada bulan April, adalah kebocoran terbesar dalam sejarah arsip perpajakan di dunia, yang berisi 12,7 juta dokumen. Ada detail dari perusahaan lepas pantai tempat di tempat untuk menghindari pajak.
Dan setengah dari perusahaan itu tergabung dalam British Virgin Islands, UK yang notabe merupakan surga pajak bagi perusahaan-perusahaan multinasional.
(mus)
Pandora Papers Menguak Rahasia Orang Terkaya dan Terkuat di Dunia
Para pemimpin dan politisi dunia, termasuk dari Indonesia masuk dalam daftar ini. Dokumen ini menunjukkan "banyak kemunafikan" dari mereka yang kaya dan berkuasa.
