Pemerintah Pusat Tak Bisa Sendirian Bangun Sejuta Rumah
- Istimewa
VIVA.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, meresmikan dua proyek perumahan bersubsidi yang dibangun pengembang di Provinsi Papua Barat. Kedua proyek tersebut adalah Green Sorong di Kabupaten Sorong dan Green Daam Residence di Kabupaten Raja Ampat.
Dua proyek perumahan tersebut dikerjakan oleh pengembang PT Bastem Kanna, anggota Real Estate Indonesia (REI). Pembangunan perumahan tersebut sejalan dengan penerapan visi Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran.
Basuki mengungkapkan, peresmian dua perumahan subsidi ini dilakukan pada Jumat, 2 September 2016 lalu dan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah-wilayah terpencil, khususnya di luar pulau Jawa termasuk di Papua Barat.
“Dari tiga kebutuhan pokok manusia yakni sandang, pangan dan papan, saat ini baru sandang dan pangan yang dipenuhi dengan baik. Sedangkan papan, perlu bekerja lebih keras mengingat antara kebutuhan dan pasokan di lapangan masih belum sesuai,” kata Basuki dalam keterangan resminya yang diterima VIVA.co.id, Kamis, 8 September 2016.
Menurut dia, pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah rakyat sendirian, sehingga pemerintah pusat akan membantu pengembang untuk merealisasikan pembangunan perumahan bersubsidi di daerah-daerah pinggiran melalui pemberian bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan.
Selain itu, untuk mewujudkan program sejuta rumah yang menjadi program pemerintah pusat, langkah pemerintah daerah diharapkan juga dapat sejalan, khususnya komitmen dalam memberikan dukungan kemudahan dalam proses perizinan rumah bersubsidi.
Sementara itu, Presiden Komisaris PT Bastem Kanna, Soelaeman Soemawinata mengatakan pembangunan rumah subsidi untuk MBR di Provinsi Papua Barat adalah wujud komitmen perusahaan anggota REI untuk membantu program pemerintah menyediakan hunian rumah bagi rakyat berpenghasilan rendah.
Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI ini mengungkapkan proyek perumahan subsidi yang ada di Sorong ini memiliki luas tanah hingga mencapai 50 hektare. Pada tahap awal perusahaan akan membangun sebanyak 1.000 unit rumah subsidi dari target 3.000 unit.
Untuk harga per unitnya, Soelaeman menuturkan akan disesuiakan dengan ketentuan pemerintah yaitu Rp183,5 juta per unit untuk tipe 36/150. Untuk pasar perumahan ini, perusahaan membidik para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri dan masyarakat umum lainnya.
Sedangkan untuk, perumahan di Raja Ampat, terdapat 2.000 unit rumah bersubsidi untuk MBR dengan luas tanah mencapai 35 hektare di Desa Warsambing, Kabupaten Raja Ampat. Untuk tahap awal, perusahaan mengakui akan membangun 1.000 unit rumah dan saat ini 550 unitnya sudah terjual.
Soelaeman menambahkan, untuk Kabupaten Raja Ampat sendiri sedikitnya ada 7.500 orang PNS, sehingga kebutuhan rumah di daerah tersebut cukup tinggi. Sementara, pengembang yang mau berinvestasi rumah subsidi hampir tidak ada.
"Saat ini banyak masyarakat mengkontrak rumah dengan biaya tinggi, sehingga bila masyarakat yang nantinya membeli rumah subsidi tersebut akan mendapatkan subsidi dari KPR-FLPP dengan bunga 5 persen dan berjangka waktu kredit hingga 20 tahun," ujar dia.
Maruarar Sirait Minta KPK Berikan Tanah Bekas Koruptor Dibangun jadi Perumahan Rakyat
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan tanah bekas koruptor agar dibangun perumahan rakyat.
