Kepala BIN Bukan Sekadar Jabatan Teknokratik
- Istimewa
VIVA.co.id – Penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan menilai BG belum layak sebagai Kepala BIN, sedangkan yang lain menilai pantas. Pengamat intelijen UI Ridlwan Habib menilai Jokowi memilih BG dengan kalkulasi politik amat matang.
"Kepala BIN bukan hanya jabatan teknokratik yang mengandalkan kompetensi intelijen, tapi juga jabatan politik," Ridlwan kepada VIVA.co.id, Jumat 2 September 2016.
Karena itu, Kepala BIN diangkat Presiden dengan pertimbangan DPR. Untuk mengisi jabatan politik, Presiden pasti melakukannya dengan kalkulasi politik yang matang termasuk akomodasi politik.
Secara kompetensi BG memang tidak memiliki pengalaman bidang intelijen secara formal. Namun, BG pernah memimpin dua Polda yang di dalamnya ada fungsi intelijen. "Bos intel, tidak musti jago teknis intel, tapi paham cara dan mekanisme anak buahnya bekerja," katanya.
Saat menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali yang membawahi direktorat intel dan propam Polda.
Saat menjabat Kadiv Propam Polri yang bertugas untuk melakukan pengamanan dan intelijen di Mabes Polri. Jabatan ini setara dgn Asisten Pengamanan di TNI AD, AL, AU yg kental nuansa intelijennya.
"Tentu Pak Jokowi pasti sudah punya laporan rekam jejak yang lengkap sebelum memilih pak BG,” ujarnya.
Presiden Jokowi sudah mengirimkan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN menggantikan Sutiyoso ke pimpinan DPR. Surat itu diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Jumat pagi ini.