Pengembang Rumah Mewah Diminta Kurangi Backlog Perumahan
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak semua pihak, khususnya Real Estate Indonesia (REI) untuk bersinergi secara nyata dalam mengurangi backlog (kekurangan ketersediaan) perumahan.
“Tantangan terbesar masyarakat informal saat ini, untuk mempunyai rumah adalah masalah keterjangkauan daya beli. Selain itu, menghadapi permasalahan akses terhadap perbankan, padahal harga rumah saat ini tinggi dan masyarakat umumnya membeli dengan mencicil melalui bank,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kamis 1 September 2016.
Meski begitu, ia menyadari, tidak dapat sepenuhnya menyalahkan pihak perbankan, terkait ketatnya akses masyarakat informal. Karena, hal tersebut erat kaitannya dengan kredit bermasalah (non performing loan/NPL) yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank.
“Memang, kita tidak bisa menyalahkan pihak perbankan yang terlalu ketat dalam hal pembiayaan, karena kita tahu nyawa perbankan adalah di NPL. Jika NPL tinggi, maka perbankan akan di karantina oleh pemerintah, karena dinilai sudah tidak sehat,” tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka backlog perumahan memang sudah turun menjadi 11,4 juta unit, namun kebutuhan rumah tiap tahun masih akan terus meningkat dan jumlahnya mencapai 800 ribu unit per tahun, sehingga dapat dipastikan akan selalu ada kekurangan.
Dengan hadirnya Program Sejuta Rumah diharapkan dapat menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengurangi backlog, serta mengurangi tingkat kekumuhan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum REI, Eddy Hussy menerangkan bahwa saat ini pengembang menyambut baik dan berharap rencana penurunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dari lima persen menjadi dua persen dapat terealisasi, sehingga dapat menekan harga rumah. (asp)
Maruarar Sirait Minta KPK Berikan Tanah Bekas Koruptor Dibangun jadi Perumahan Rakyat
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan tanah bekas koruptor agar dibangun perumahan rakyat.
