Dua Fasilitas Ini Bakal Topang Subsidi Rumah Murah

Ilustrasi perumahan rakyat.
Sumber :
  • kemenpera.go.id

VIVA.co.id – Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian (PUPR) Syarif Burhanuddin mengungkapkan, pembangunan perumahan sepantasnya menjadi isu yang seksi bagi semua pihak berkepentingan untuk penuhi kebutuhan hunian rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sumbang 2,5 Hektar untuk Perumahan Rakyat, Menteri PKP Ingin jadi Gerakan Bersama

Apalagi, selain fasilitas likuidasi pembiayaan rerumahan (FLPP), saat ini pemerintah juga menyediakan fasilitas pembiayaan lainnya, seperti subsidi selisih bunga (SSB) dan bantuan uang muka (BUM). Fasilitas itu, merupakan wujud upaya pemerintah untuk memastikan MBR mendapat hunian yang layak. 

"Memang, seharusnya (perumahan) dijadikan isu yang seksi. Kalau tidak, akan dianggap biasa saja. Padahal, kebutuhan dasar kita adalah rumah," ucap Syarif dalam membuka dan meresmikan diskusi media di hotel Ambhara Jakarta, Senin 29 Agustus 2016.

Menteri PKP Maruarar Sirait Bilang Anggaran Kementeriannya Kecil Buat Bikin 3 Juta Rumah

Dia mengungkapkan, dengan fasilitas SSB dan BUM, pembangunan rumah dan akses MBR untuk mendapatkan rumah bisa lebih cepat dan luas. Diperkirakan tahun ini, kedua fasilitas tersebut bisa menjangkau 400-500 ribu unit rumah. Jauh lebih besar dari FLPP, yang hanya menjangkau rata-rata pembangunan 100 ribu unit dalam setahun. 

"Menutupi kekurangan FLPP, dengan SSB dan BUM penting untuk didiskusikan," ungkapnya. 

Basuki Sebut Bagus Kalau Prabowo-Gibran Bikin Kementerian Perumahan untuk Fokus Perumahan Rakyat

Meski demikian dia mengingatkan, dukungan pembiayaan tersebut harus disokong oleh regulasi kemudahan proses pembangunan rumah yang lebih mudah dari pemerintah. 

"Pendanaan tidak mungkin maksimal, sehingga regulasi yang mampu mendorong, yang dapat membantu mengubah regulasi sebelumnya yang menyulitkan," tegasnya. (asp)

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama jajaran kementeriannya turut menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Maruarar Sirait Minta KPK Berikan Tanah Bekas Koruptor Dibangun jadi Perumahan Rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan tanah bekas koruptor agar dibangun perumahan rakyat.

img_title
VIVA.co.id
5 November 2024