DPR Minta Kemenkes Peta Jalan Perkecil Ketimpangan Kesehatan
VIVA.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menginginkan Kementerian Kesehatan dapat membuat peta jalan dalam memperkecil ketimpangan aspek kesehatan yang diterima warga di berbagai daerah.
"Ketimpangan ini disebabkan mereka lahir di daerah terpencil, keluarga miskin dan orangtua tunggal," kata Okky dalam keterangan tertulis, Jumat 26 Agustus 2016.
Menurutnya, akibat dari ketimpangan kesehatan tersebut maka sekitar 37 persen anak balita mengalami stunting (pertumbuhan terhambat) dan ini mengakibatkan kemampuan otak yang tidak bagus.
Politisi PPP itu mengingatkan di Indonesia telah digaungkan pada 2030 akan mendapatkan bonus demografi karena tingginya proporsi jumlah warga usia produktif.
Namun, lanjutnya, bila saat ini sekitar sepertiga balita mengalami stunting, maka dicemaskan bonus demografi yang telah digembar-gemborkan selama ini tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal.
Untuk itu, ujarnya, Kementerian Kesehatan juga perlu membuat peta jalan agar bagaimana bangsa ini memiliki fondasi pembangunan yang kuat yaitu kualitas SDM yang bagus dan sehat.
Okky juga menginginkan agar lansia yang ada di luar daerah-daerah terpencil juga mendapat kualitas dan akses kesehatan yang bagus seperti yang ada di kota-kota besar.
"Kalau tidak diingatkan kepada Kemenkes dan menteri lainnya saya khawatir sistem kerja mereka nanti hanya seperti pemadam kebakaran hanya kuratif saja tanpa membangun upaya-upaya yang sifatnya promotif dan prefentif," katanya.
Dia mengungkapkan berdasarkan laporan yang dia terima, sekitar 40 persen masyarakat di Kalimantan Barat, Sumatra Barat dan Maluku perlu waktu 1 jam untuk mencapai rumah sakit.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX lainnya Saleh Partaonan Daulay juga menginginkan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan pengawasan pada peredaran obat dan makanan karena banyak media yang memberitakan peredaran obat-obatan terlarang di internet.
"Banyak konsumen yang memesan obat-obat tersebut tanpa resep dokter. Itu berbahaya bila kelebihan dosis atau disalahgunakan," kata Saleh.
Politisi PAN itu mengatakan peredaran obat-obatan yang mudah diperjualbelikan di internet bisa lebih berbahaya dari peredaran narkoba. Jual beli yang bebas di internet juga rawan penyalahgunaan.
Karena itu, Saleh meminta Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk meningkatkan pengawasan terhadap obat-obatan yang diperjualbelikan di internet. Bila dibiarkan, peredaran obat-obatan melalui internet bisa dianggap sebagai hal yang sah.
"Obat-obatan yang mesti berdasarkan resep dokter, seharusnya tidak bisa diperjualbelikan dengan mudah, apalagi melalui internet. Harus ada pengawasan khusus terkait hal ini," katanya. (webtorial)
Sentil Kementerian Kesehatan, Jokowi: Jangan Bertele-tele!
Santunan bagi pelayanan covid-19 sebaiknya cepat dicairkan.
