Menkeu Sri Beberkan Alasan Pemangkasan Anggaran ke Komisi XI
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Usai menyelesaikan rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali melanjutkan agenda rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2016.
Berdasarkan pantauan VIVA.co.id, rapat yang dijadwalkan pukul 14:00 WIB, molor dan baru dimulai pada pukul 15:45 WIB. Rapat perdana Menkeu Sri Mulyani dengan Komisi XI ini, membahas mengenai rencana pemangkasan pos belanja kas keuangan negara, serta kemajuan dari pelaksanaan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
Di hadapan sepuluh fraksi anggota Komisi XI DPR, Menkeu pun membeberkan alasan pemerintah memotong pos belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah. Pertumbuhan ekonomi global tahun berjalan yang kerap kali direvisi oleh sejumlah lembaga akhirnya membuat pemerintah memutuskan untuk memangkas pos-pos kas keuangan negara.
“IMF (International Monetery Fund), WB (World Bank), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) kerap kali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global,” jelas Menkeu dalam rapat kerja di gedung parlemen Jakarta.
Menurut Sri Mulyani, dalam beberapa tahun belakangan, atau tepatnya sejak krisis ekonomi global pada rentang tahun 2008-2009 silam, dibutuhkan kerja keras untuk kembali mengangkat pertumbuhan ekonomi global. Negara-negara maju dan berkembang menyatakan akan membuat kebijakan strategis, untuk merealisasikan hak itu.
Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan yang disuarakan itu sampai saat ini sama sekali tidak terlihat. Ini pun menjadi indikasi, mengapa sejumlah lembaga keuangan internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Menurut Menkeu, hal ini tentu akan memengaruhi perekonomian nasional.
Mantan Direktur Operasional Bank Dunia itu menyatakan, Indonesia yang selama ini masih mengandalkan penerimaan negara melalui sektor komoditas, tentu akan terpengaruh dari pertumbuhan ekonomi global yang melemah, karena adanya penurunan permintaan. Maka, penyesuaian kas keuangan negara pun memang tak terelakkan.
“Semua negara dengan kondisi seperti sekarang memang melakukan adjusment,” tegasnya.
Ekonom Sebut Anggaran Pendidikan hingga Subsidi Energi Dipangkas Demi Makan Bergizi Gratis
Pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Gibran 2025, yang berasal dari pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan hingga energi
