DPR Desak Pemerintah Lakukan Lobi Aktif ke Negara Tetangga

Fahri Hamzah.
Sumber :

VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain mendesak pemerintah, baik Presiden Jokowi maupun Menag RI Lukman Hakim Saifuddin melakukan lobi aktif terhadap negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Myanmar, dan negara lain yang kuota hajinya tidak terpakai, untuk menghindari kasus 177 WNI yang ditangkap di Filipina. Bisa juga melibatkan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Tak Ada Jemaah Haji Reguler Nol Tahun Berangkat, Ini Penjelasan Kemenag soal Haji Khusus

Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas Haji Persiapan Pelaksanaan Haji (FPKS), dan Abdul Malik Haramain sebagai salah anggota tim pengawas haji (FPKB) DPR RI.

“Problem kita tiap tahun permintaan haji (diman) itu lebih dari 211 ribu jamaah haji. Bahkan ada yang harus antri sampai 25-an tahun. Nah, kebetulan ada negara tetangga yang kuota hajinya tidak dipakai (slot tersisa) inilah yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia,” kata Fahri Hamzah dan Malik Haramaian pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin 22 Agustus 2016.

Pansus Haji: Ada 3.503 Pendaftar Haji Khusus Berangkat Tahun 2024 Tanpa Masa Tunggu

Slot itulah kata politisi PKS itu, yang dimanfaatkan oleh calo Indonesia dan calo Filipina, untuk mengeluarkan paspor guna mendapatkan visa dari Saudi Arabia melalui pemerintah Filipina. Untuk itu pemerintah Indonesia harus mempunyai bargaining untuk memanfaatkan kuota itu dengan baik.

Selain itu kata Fahri pemerintah harus menagih janji Kerajaan Arab Saudi (KSA) untuk tambahan kuota haji 20.000-an yang dijanjikan sendiri saat musibah Mina pada musim haji tahun 2016 lalu.

Kemenag Tegaskan Tak Ada Jual Beli Kuota Haji

“Pemerintah harus menagih tambahan kuota jamaah haji yang disampaikan langsung oleh Raja Salaman seusai tragedi Mina tahun lalu itu. Sayang kalau dibiarkan. Sementara calon jamaah haji secara normal harus antri sampai 25-an tahun. Jadi, pemerintah harus pro aktif untuk melobi janji itu,” kata Fahri lagi.  (webtorial)

Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto

KPK Siap Gandeng Pansus DPR Usut Dugaan Penyelewengan Kuota Haji Khusus

KPK menyatakan siap bekerjasama dan menindaklanjuti temuan panitia khusus (pansus) haji DPR RI terkait dugaan penyelewengan alokasi kuota haji khusus 2024

img_title
VIVA.co.id
10 September 2024