Besaran Nilai Target RAPBN 2017 Belum Memuaskan
VIVA.co.id – Pemerintah telah membacakan Nota Keuangan RAPBN 2017 sehari sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, besaran nilai target, baik penerimaan maupun alokasi belanja dalam RAPBN 2017 dirasakan masih belum memuaskan dan cenderung tidak realistis.
Sebab, lanjut dia, target penerimaan sebesar Rp1.495,9 triliun dan belanja sebesar Rp2.070,5 triliun masih terlalu tinggi untuk direalisasikan.
"Target penerimaan yang dipatok pemerintah mayoritas masih bergantung dari pajak, termasuk dari hasil tax amnesty," ujar politisi Gerindra ini, Jumat 19 Agustus 2016.
Namun faktanya, kata Heri, hasil tax amnesty sampai saat ini masih jauh dari harapan.
"Bayangkan saja, hasil tax amnesty yang sudah sebulan lebih, baru terkumpul Rp1,8 triliun . Bandingkan dengan pre order HP Samsung Galaxy Note 7 yang dalam 2 hari bisa sampai Rp2 triliun," kata Ketua DPP Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut Heri juga menilai bahwa belanja pemerintah dalam RAPBN 2017 juga akan lebih banyak tersedot pada belanja rutin dibanding pembangunan infrastruktur.
"Orientasi seperti itu mengancam pelaksanaan program-program penguatan ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan yang masih ada di angka 28 juta orang," ujar Legislator dapil Jabar IV ini.
Belum lagi, pengentasan kesenjangan yang saat ini sudah mencapai hampir 50 persen, ujarnya.
Selanjutnya, kata Heri, yang membuat heran dalam nota RAPBN 2017 yang disampaikan Jokowi adalah tingginya target capaian pemerintah, tapi ditopang dengan alokasi belanja yang lebih rendah.
"Ini kan kurang masuk akal sehat. Dan kondisi itu, bisa mengganggu kredibilitas dan trust atas postur APBN yang ada," kata Heri.
Menurutnya, Postur APBN sepertì itu tidak akan mengubah banyak hal. Karena, kata dia, Defisit yang hampir 3 persen, yang dibiayai utang hanya akan tersedot pada pembangunan infrastruktur yang bermakna sempit. Pemerintah sepertinya menihilkan makna infrastruktur sebagai pembangunan ketahanan ekonomi, daya beli, dan SDM, ujar Heri.
"Sebab itu, kita perlu mempertimbangan ide dan masukan tentang perlunya postur APBN alternatif (tandingan) yang lebih berorientasi pada pembangunan ketahanan ekonomi rakyat yang riil sesuai konstitusi. Kembali ke jalan-jalan pembangunan kerakyatan yang benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan rakyat, bila perlu DPR siapkan RAPBN tandingan biar masyarakat tahu mana yang lebih realistis," katanya. (webtorial)
DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun
Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.
