Kelola Dana Desa, BUMDes Didorong Jadi Induk Usaha

Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo (kanan).
Sumber :
  • Dokumentasi Kementerian Desa

VIVA.co.id –  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, aktivitas ekonomi di desa dapat menjadi penopang ekonomi perkotaan. Hal tersebut berlaku, ketika desa berhasil bergerak menjadi pusat produksi.

Cak Imin Usul Kementerian Pertanian Dilebur ke Kementerian Desa

"Masyarakat desa bisa mendirikan pabrik-pabrik untuk menopang ekonomi di kota. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di desa. Jadi kalau kita bisa menggerakkan masyarakat desa, ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita," ujar Eko melalui keterangan tertulis, Jumat, 19 Agustus 2016. 

Mendes Eko mengatakan, program dana desa memberikan kesempatan bagi pembangunan desa. Total dana desa pada 2016 mencapai Rp46,9 triliun tersebar di 74.754 desa. Sehingga rata-rata desa mendapatkan dana sekitar Rp600 juta hingga Rp700 juta. Hal tersebut belum termasuk anggaran desa dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Kebakaran Gedung Kemendes, Kerugian Capai Rp1,5 Miliar

"Kemarin saya ke Kabupaten Belu yang masih masuk kategori desa tertinggal. Mereka (Desa-desa di Kabupaten Belu) mendapatkan dana desa rata-rata Rp680 juta per desa. dari Provinsi dapat Rp250 juta, dan dari Kabupaten Belu Rp400 juta. Jadi total bisa mendapatkan Rp1 miliar," ujarnya menambahkan.

Mendes Eko melanjutkan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat memanfaatkan dana desa untuk memberdayakan ekonomi. Ia berharap, dana desa tersebut dapat memberikan impact pada aktivitas ekonomi warga.

Diakui, Komitmen Jokowi Bangun Indonesia dari Pinggiran dan Desa

"Rp1 Miliar ini bisa dibilang sebagai dana yang besar, tapi juga bisa dikategorikan sebagai dana yang kecil. Makanya kita sangat perlu mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes bisa jadi holding company (perusahaan induk) di desa,” ujarnya.

Untuk itu, menteri Eko juga meminta kerja sama Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membantu memberikan pelatihan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan terkait BUMDes. 

"Tapi ini juga harus kerja sama dengan gubernur dan bupati. Karena jumlah desa kita sangat banyak, tidak mungkin kita akomodir sendiri."

(mus) 

Waketum PAN Yandri Susanto

Viral Undangan Haul Berkop Kementerian, Mendes Yandri Susanto Janji Tak Akan Diulangi Lagi

Surat undangan acara haul berkop Menteri Desa dan Daerah Tertinggal viral di media sosial (medsos). Bahkan sempat disentil Mahfud MD

img_title
VIVA.co.id
22 Oktober 2024