Parpol Harus Ikuti Pilihan Rakyat Saat Pilkada
VIVA.co.id – Pengamat Politik M Qodari menegaskan bahwa partai politik (parpol) harus mengikuti pilihan rakyat saat menentukan calon kepala daerah maupun Presiden. Tanpa itu, diyakininya pilihan parpol tidak akan menang dalam sebuah pertarungan politik pilkada mapun pilpres.
“Karena yang memilih adalah masyarakat,” kata Qodari dalam diskusi dialegtika demokrasi di media center DPR RI, Kamis 18 Agustus 2016.
Selain itu Qodari juga mengatakan bahwa apapun pertimbangan elit parpol dalam memilih calon, masyarakat pemilih adalah pribadi yang sangat berkuasa di bilik pencoblosan.
“Masyarakat yang menjadi tuan di kotak suara,” kata Qodari.
Contoh pasti setidaknya sudah dua kali terjadi di republik ini. Qodari mencontohkan saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu. Banyak pihak termasuk lembaga survey sangat mengunggulkan Fauzi Bowo yang merupakan incumbent saat itu. Beberapa saat setelah waktu pemungutan suara ditutup, ternyata fakta menunjukkan hal berbeda.
Begitu pula ketika pemilihan Presiden tahun 2004 lalu. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang maju sebagai calon Presiden dengan hanya didukung partai-partai menengah bawah justru memperoleh dukungan suara sangat besar dibanding pesaingnya. Padahal saat itu koalisi partai besar seperti Golkar maupun PDIP mengusung calon berbeda.
“Tahun 2004 elit mendukung calon tertentu, tapi masyarakat menginginkan SBY. SBY mendapatkan 34-35 persen putaran pertama. Putaran kedua dapat 60 persen masyarakt pilih SBY. Padahal koalisi besar dukung calon yang lain,” ujar Qodari.
Politisi Golkar, Agun Gunanjar mengaku sepakat dengan analisa Qodari. Menurutnya tidak mungkin sebuah parpol mengusung calon yang tidak mendapat dukungan dari masyarakat.
“Buat apa kita berpartai jika kita berseberangan dengan rakyat,” kata Agun. (webtorial)
Jelang Pilkada 2024, Pengamat Soroti Fenomena Politikus 'Kutu Loncat'
Fenomena kutu loncat dinilai jadi trend bagi politikus untuk mempertahankan kekuasaannya agar terpilih di periode selanjutnya.
