Pakar: Tarif Interkoneksi Ribut, Sebab Ada yang Dirugikan
- VIVAnews
VIVA.co.id – Drama panjang penentuan tarif interkoneksi terus menjadi perbincangan di industri seluler. Menurut pakar teknologi informasi dari Chalmers University of Technology, Swedia, Ibrahim Kholilul, langkah pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan itu akan melahirkan pro dan kontra.
"Kebijakan publik (yang dikeluarkan pemerintah) sebuah keniscayaan, itu ada yang dirugikan dan yang tidak, terutama jangka pendek," ucap Ibrahim dalam keterangnnya, Selasa 16 Agustus 2016.
Ibrahim mengungkapkan sejatinya operator yang 'kecipratan' dari untungnya penurunan tarif interkoneksi ini, bisa berlaku adil, terutama pada konsumennya.
"Mereka sebaiknya segera melakukan penurunan tarif ritel," ucap pria yang kini tinggal di Spanyol.
Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyelesaikan perhitungan tarif interkoneksi dengan menggunakan 18 skenario panggilan dari layanan seluler dan telepon tetap sekitar 26 persen.
Dengan demikian, tarif interkoneksi seluler saat ini menjadi Rp204 per menit dari sebelumnya Rp250. Aturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen).
"Jika mau adil, konsumen harus bisa menikmati hasil dari dipangkasnya biaya interkoneksi, yakni bisa menikmati biaya komunikasi lebih murah. Untuk besaran penurunan tarif ritelnya berapa, itu tergantung dari hitung-hitungan operator," lanjut dia.
Ibrahim tak menampik adanya polemik yang terjadi dalam penentuan tarif interkoneksi ini. Sebab, kata dia, persoalan serupa juga terjadi di negara lainnya dalam menentukan biaya antar operator tersebut.
"Itu karena ada pihak yang merasa dirugikan, itu juga terjadi di negara lainnya dalam menentukan penurunan tarif intekoneksi," ucap dia.
Daripada kisruh menyoalkan penurunan tarif interkoneksi yang terkesan berlarut-larut, Ibrahim menyarankan agar lebih konsentrasi ke sektor lainnya yang juga tak kalah pentingnya untuk dibahas.
"Kalau ada operator yang masih meributkan soal interkoneksi, bisa dibilang ketinggalan zaman. Namun, yang lebih penting adalah soal layanan," ujar Ibrahim.
Pakai APBD Rp 12 Miliar, Penajam Paser Utara Bangun Interkoneksi Perpipaan Air Bersih
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan anggaran lebih kurang Rp 12 miliar untuk melakukan interkoneksi jaringan pipa air bersih.
