DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Agar LKPP Dapat Opini WTP
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA.co.id – Komitmen Pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu yang menjadi perhatian dewan saat ini. Mengingat, pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Dewan meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah perbaikan agar laporan keuangan pemerintah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ketua DPR RI Ade Komarudin pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016–2017, dalam rangka Penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2016.
Rapat ini juga dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil-wakil Ketua DPR RI, Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota DPD RI, jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, Presiden dan Wakil Presiden RI ke-4 dan ke-5, hingga Ketua DPR periode 2004 hingga 2016.
Akom, panggilan Ade Komarudin menambahkan, untuk menciptakan sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel, dewan memandang perlunya komitmen bersama antara pemerintah dan dewan untuk segera memberikan akses publik pada setiap proses pembahasan anggaran.
“Dewan bertekad akan merumuskan mekanisme pembahasan anggaran yang akuntabel dan partisipatif bersama dengan pemerintah,” kata politisi F-PG itu.
Terkait pengawasan pelaksanaan APBN, Akom memastikan pihaknya senantiasa mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan keuangan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Disisi lain, politisi asal dapil Jawa Barat itu mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang telah melakukan perubahan susunan cabinet dengan lancer dan tanpa gejolak politik yang berarti.
“Dewan juga mengucapkan selamat bekerja kepada para Menteri yang baru dilantik. Kami semua yakin bahwa para menteri yang baru dilantik, serta semua jajaran kabinet, adalah putra dan putri terbaik Indonesia yang siap memberikan dedikasi yang tulus demi kemajuan kita bersama,” ujar Akom.
Akom menambahkan, isu pemberantasan korupsi telah menjadi agenda di fora antar parlemen. Untuk itu, DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Workshop Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).
“Pada kegiatan tersebut, dewan akan mengajak anggota parlemen negara lain untuk aktif menyuarakan dan menyebarkan semangat anti korupsi di negaranya masing-masing,” katanya.
Akom memastikan, Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2016–2017, akan dimulai sejak hari ini, Selasa, 16 Agustus 2016, dan berakhir pada Jumat, 28 Oktober 2016 mendatang. (www.dpr.go.id)
Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022
Pandemi di Indonesia belum berakhir. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk menangani dampak ekonomi ialah Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
