Jokowi: Anggaran 2017 Tak Boleh Lagi Sekadar Dibagi Rata
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Prinsip money follow program, atau penganggaran yang lebih fokus terhadap program yang terkait langsung dengan prioritas nasional menjadi prinsip yang digunakan pemerintah dalam menyusun kas keuangan negara tahun 2017.
Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan di depan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam rangka HUT ke 71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di gedung parlemen, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2016.
"DPR dan pemerintah berkomitmen untuk memastikan anggaran tahun 2017 disusun dengan cermat, demi peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Jokowi.
Menurut Presiden, sudah saatnya bagi Indonesia untuk keluar dari zona nyaman. Keberanian dan kreatifitas untuk mengeluarkan terobosan-terobosan baru dalam rangka mempercepat pembangunan nasional pun mutlak harus dilakukan.
Tanpa adanya kedua faktor tersebut, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan tetap menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, bahkan kesenjangan sosial. Maka dari itu Jokowi konsep money follow program diharapkan dapat merealisasikan percepatan pembangunan nasional.
Dia menegaskan uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat, tidak boleh digunakan untuk belanja operasional demokrasi. Pos anggaran tersebut menurut dia sangat bisa diefisienkan.
"Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekedar dibagi rata ke unit-unit kerja," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
(ren)
Isi Pidato Lengkap Jokowi Tentang RAPBN 2025 dan Nota Keuangannya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 beserta nota keuangannya, ini isi pidato lengkap RAPBN 2025
