Berantas Perdagangan Orang, Menteri Susi Gandeng ASEAN
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – International Organization for Migration (IOM) bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar Asean Conference on Human Trafficking and Forced Labor in Fishing Industry.
Konferensi ini membahas isu perdagangan orang dan kerja paksa yang baru-baru ini banyak ditemukan pada industri perikanan di tingkat ASEAN.Â
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sambutannya mengatakan bahwa di tengah krusialnya masalah illegal fishing ternyata di dalamnya kerap ditemukan banyak tindak pidana lain seperti perdagangan orang.Â
Menurut Susi, Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing telah terbukti menjadi pintu masuk kejahatan perikanan maupun kejahatan lain bukan terkait dengan perikanan.
"Seperti tindak perdagangan orang, penyelundupan dan perdagangan obat-obat terlarang, flora dan fauna yang dilindungi dan terancam punah serta barang-barang impor ilegal, tidak pidana pencucian uang, pemalsuan dokumen tindak pidana korupsi," kata Susi di hotel Aryaduta, Jakarta, Senin 15 Agustus 2016.Â
Ia mengatakan negara-negara di ASEAN seperti Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia menyumbang 20,7 persen dari total tangkapan ikan dunia. Sayangnya, kemajuan industri perikanan ASEAN terindikasi dengan praktik-praktik usaha yang berdampak pada penangkapan ikan berlebihan (overfishing) dan kerusakan alam.Â
Tak jarang, kata Susi para pelaku usaha mengeksploitasi korban-korban perdagangan orang untuk melancarkan usaha perikanan ilegalnya. Contoh yang terjadi, adalah seperti kasus illegal fishing di Benjina dan Ambon beberapa waktu lalu.Â
"Kita tidak mau ini terjadi di ASEAN, kita bisa sukses memerangi ini, dan kita harus memerangi ini bersama, kita harus mencapai puncak dari masalahnya, semua negara harus men-support," tutur Susi.
Ubah Ukuran Alat Tangkap Ikan, 2 Kapal dan 54 ABK Diamankan KKP
Mata jaring yang digunakan kapal tersebut untuk menangkap ikan lebih kecil dari ketentuan yang seharusnya.
