Komisi XI Himbau Masyarakat Awasi Pengelolaan Dana Desa

Suasana rapat Komisi XI DPR.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengajak masyarakat turut mengawasi pengelolaan dana desa yang mulai memasuki pencairan tahap kedua.

Demokrat: Jika RUU HIP Bertujuan Mulia, Enggak Mungkin Rakyat Bereaksi

Anggaran yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) ini mengalokasikan sebesar Rp600 juta hingga Rp900 juta per desa.

Sehingga, peran aktif masyarakat untuk mengelola dana tersebut menjadi sebuah keniscayaan.

Tidak Virtual DPR Rapat dengan Menhan Prabowo dan Panglima TNI

"DPR dan masyarakat harus mengawasi dana desa yang sudah cair. Segala bentuk penyelewengan bisa disanksi pidana, bahkan sudah ada kasus yang disidik, seperti enam kepala desa yang di Maluku Utara itu," kata Junaidi, Jumat 12 Agustus 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui juga aktif berperan dalam pengawasan pengelolaan dana tersebut.

Jika RUU HIP Dilanjutkan, PA 212 Minta Cantumkan Lagi Syariat Islam

Politisi PKS ini mendesak pemerintah agar mampu menyejahterakan masyarakat melalui dana tersebut, salah satunya dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Jika dana desa dibuat badan usaha, diharapkan kelak bisa memberikan kemanfaatan perekonomian secara bergulir bagi desa tersebut," ujarnya.

Selain dengan cara pembentukan BUMDes, Junaidi juga meminta alokasi Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk pemodalan bergulir. Komisi XI, tambah Junaidi, akan memfasilitasi proses pengajuan tersebut ke pihak perbankan.

"Ada program KUR (kredit usaha rakyat) dari perbankan yang optimalisasinya belum maksimal, padahal bisa sangat membantu permodalan masyarakat desa," jelasnya.  (Webtorial)

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI

DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun

Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.

img_title
VIVA.co.id
25 Juni 2020