Antisipasi Dana Repatriasi, KSSK Rapatkan Barisan

ilustrasi/Pengampunan pajak
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Risky Andrianto

VIVA.co.id - Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kembali menyelenggarakan rapat berkala di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bandung. 

Ada Tax Amnesty, Ditjen Pajak Tetap Periksa WP Nakal
Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowrdojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah.
 
Wapres Imbau Produsen Otomotif Manfaatkan Tax Amnesty
Dikutip dari kemenkeu.go.id, Rabu 10 Agustus 2016, KSSK dalam rapat kali ini membahas sejumlah agenda, di antaranya mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan, termasuk antisipasi sektor keuangan mengelola dana repatriasi hasil program kebijakan pengampunan pajak, laporan penetapan Bank Sistemik, sampai dengan tata kelola dan kode etik KSSK.
 
Sukseskan Tax Amnesty, OJK Perlonggar Syarat Modal Sekuritas
Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, disimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan pada kuartal II-2016 dalam kondisi yang cukup baik, didukung oleh kondusifnya kondisi makro ekonomi, pasar uang, pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan nonbank.
 
Terkait dengan dana repatriasi kebijakan pengampunan pajak, KSSK sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi, guna mengantisipasi pengaruh masuknya dana tersebut ke dalam sektor keuangan. KSSK menyatakan akan terus mencermati berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.
 
Selain itu, OJK dalam pertemuan tersebut juga melaporkan bahwa regulator bersama otoritas moneter telah berkoordinasi dalam menentukan penetapan Bank Sistemik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU PPKSK.
 
Sejumlah kegiatan KSSK akan terus berjalan sampai dengan akhir tahun, antara lain finalisasi tata kelola dan kode etik KSSK, organisasi dan tata kerja Sekretariat KSSK, simulasi penanganan krisis pada minggu kedua September 2016, serta penyiapan peraturan pelaksanaan UU PPKSK yang menjadi tugas dan wewenang masing-masing anggota KSSK. (asp)
Bareskrim Polri geledah kantor Kementerian Keuangan

Mengoptimalkan Aset Negara

Aset pemerintah per 30 Juni 2016 mencapai Rp5.285 triliun.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016