Pemangkasan APBNP Ganggu Kepercayaan Daerah
VIVA.co.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Nizar Zahro mengatakan, pemangkasan anggaran untuk daerah pada APBNP 2016 akan mengganggu kepercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. APBNP 2016 semestinya merangkum semua kegiatan prioritas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Secara filosofi, ujar Nizar, APBNP 2016 mengandung makna perubahan akibat penerimaan, belanja dan pembiayaan yang tidak sesuai. Bukan sebaliknya, APBNP bermakna pemotongan.
"Harus ada penjelasan secara rinci dari pemerintah akibat pemotongan sebesar Rp133 triliun, meliputi Rp65 triliun untuk kementerian dan lembaga, serta Rp68 triliun untuk dana transfer daerah. Kasus ini menjadi sebuah dilema anggaran," kata Nizar, Selasa 9 Agustus 2016.
Padahal, lanjut Nizar, yang merencanakan APBNP juga pemerintah, yang pada saat itu sangat optimistis. Oleh karenanya, pemotongan APBNP sangat mengganggu target terhadap program prioritas pemerintah. Tak hanya itu, kepercayaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat juga terganggu akibat pemotongan dana transfer daerah.
"Pemerintah daerah harus merevisi dan menyesuaikan dengan pemotongan itu. (Apalagi) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat tentang pemotongan dana transfer daerah," ujarnya.
Menurutnya secara analogi bila di pemerintah pusat ada pemotongan atau pengurangan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan untuk melakukan efesiensi, kata Anggota Komisi V DPR ini. (webtorial)
DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun
Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.
