Produk UKM Pedesaan Masih Kesulitan Promosi

Selasa, 9 Agustus 2016 - 13:42 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar

Pemerintah Tetapkan Skema Pajak 1 Persen Bagi UKM

Sumber :

VIVAnews/Fernando Randy

VIVA.co.id

Baca Juga :

Genjot Pertumbuhan, Ini Permintaan Kadin pada Pemerintah

- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, Indonesia memiliki ragam adat dan budaya yang hingga saat ini masih dipegang erat oleh masyarakat. Hal itu, harus terus dilestarikan dan bisa menjadi peluang bisnis yang akhirnya mensejahterakan masyarakat setempat.

Baca Juga :

Poin Penting yang Tercantum dalam RUU PPKSK

Merespons hal tersebut, menurutnya, Kementerian Desa melalui kelompok kerja (Pokja) masyarakat sipil yang memiliki mandat penguatan masyarakat adat, terus mendorong program one village one product, atau satu desa satu produk. Agar, masyarakat adat di desa dapat mandiri dan mampu secara ekonomi.

Baca Juga :

Ekonomi Syariah akan Bidik Kawasan Pedesaan

"Kalau mereka mampu secara ekonomi, mereka akan mampu melestarikan adatnya," ujar Eko dikutip dari keterangan resminya, Selasa 9 Agustus 2016.

Menteri Eko menjelaskan, program one village one product adalah program yang akan mengembangkan satu unggulan dalam satu desa. Sistem ini dipercaya mampu menarik investor untuk berinvestasi mengembangkan ekonomi desa.

"Apa yang dimaksud dengan produk unggulan, adalah economic of skill. Kalau produksi produk unggulan fokus dan dalam skala besar, investor akan senang, tetapi kalau skala kecil investor akan berat untuk berinvestasi," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat adat adalah bagian penting dari komponen negara. Ada sekitar 70 juta orang masyarakat adat, yang jika diberdayakan, akan menjadi potensi yang sangat besar mendorong perekonomian.

Terkait hal tersebut, Kemendes PDTT juga telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) masyarakat sipil, di mana salah satu mandatnya adalah untuk penguatan masyarakat adat.

"Desa-desa kita ini unik, dan masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Ada desa yang berpotensi menjadi desa wisata melalui adat dan budayanya, jangan sampai kita salah kasih program," ujarnya.

Meski demikian, Menteri Eko mengakui, ada satu permasalahan yang masih menjadi penghambat kesuksesan program tersebut saat ini. Hal tersebut ialah masih tingginya tingkat kesulitan di desa dalam mensosialisasikan dan mempromosikan produk-produk unggulannya.

Karena itu, dia menegaskan, semua instasi terkait khususnya di daerah harus berkerja sama dalam mensukseskan program tersebut. Sehingga, kelestarian adat dan budaya dapat dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Untuk itu, kita juga menjalin kerja sama dengan kementerian-kementerian lain, pengusaha juga. Pengusaha bisa bantu lewat CSR (Corporate Sosial Responsibility/tanggung jawab sosial perusahaan)nya. Tapi selain CSR, desa-desa kita juga butuh transfer knowledge (pengetahuan), terutama di bidang manajemen," ujarnya. (asp)

Baca Juga :