Pemerintah Jangan Pangkas Anggaran Pertahanan & Keamanan
VIVA.co.id – Pemerintah diminta terus memperkuat bidang pertahanan dan kemanan. Untuk itu, Komisi I meminta anggaran di dua sektor tersebut tidak dipangkas.
"Pemerintah tidak boleh memotong anggaran sektor Hankam dan BNN, untuk menjaga kedaulatan NKRI, TNI harus mengejar ketertinggalan postur Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)," kata Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi saat dihubungi, Senin 8 Agustus 2016.
Dia mengatakan, pada tahun 1998-2008, tidak ada modernisasi alutsista di Indonesia meskipun banyak yang sudah tidak berfungsi.
Bobby menilai, sektor pertahanan tidak hanya memerlukan dana untuk modernisasi alutsista namun butuh perawatan dan pembelian yang baru.
"Narkoba juga sudah menjadi ancaman generasi muda yang paling priotitas, seperti juga Polri yang menjaga ketertiban sipil tidak boleh dikurangi," ujarnya.
Politisi Golkar itu menilai bahaya apabila sektor Hankam dan BNN dikurangi, karena sama saja melemahkan "hard power" negara dalam melakukan tugas mengamankan NKRI.
Menurutnya, kalau anggaran mau dipotong maka lebih baik tahun depan karena agar tidak mengganggu program yang sudah di buat di 2016.
"Kalau mau dipotong, tahun depan saja, jangan mengurangi apa yang sudah di programkan tahun 2016 ini," katanya.
Dia menilai pilihan Presiden Joko Widodo mengangkat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan merupakan pilihan tepat, selain respon pasar industri keuangan yang positif juga karakternya yang cepat dalam mengambil keputusan.
Namun menurut dia, kondisi moneter dan fiskal saat ini berbeda dengan kondisi 2008, yaitu Minumum Essential Forces (MEF) TNI baru dimulai, dan anggaran Polri naik signifikan dari tahun 2011 hanya Rp3,7 triliun sampai 2016 sebesar Rp73 triliun.
Lebih lanjut dijelaskan, Sri Mulyani pindah ke Bank Dunia tahun 2010, dan sekarang kemampuan keuangan Indonesia memang berubah namun Menkeu saat ini jangan mengubah peta jalan (road map) sektor Hankam yang sudah dimulai tahun 2008. (webtorial)
