Pengamat: Penurunan Interkoneksi Hanya Dagelan Kominfo
Senin, 8 Agustus 2016 - 13:30 WIB
Sumber :
- U-Report
VIVA.co.id
- Tarif i telekomunikasi telah diturunkan pemerintah dari Rp250 per menit menjadi Rp204 per menit melalui surat edaran Kementerian Kominfo. Menanggapi hal ini, pengamat menyebutkan jika hal itu hanyalah 'Dagelan Agustusan' yang dibuat Kementerian
"Saya anggap itu hanya dagelan pemerintah di bulan Agustus yang sama sekali tidak lucu. Itu harus dibatalkan dan dihitung lebih transparan serta taat aturan.
Masa
pemerintah menabrak aturan yang dibuatnya sendiri," ujar Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala di Jakarta, Senin 8 Agustus 2016.
Aturan yang dilanggar, ungkap Kamilov, yaitu Permenkominfo 08/Per/M.Kominfo/2/2006 tentang interkoneksi yaitu pasal 1 tentang ketentuan umum, poin 13 dan 14 tentang formula perhitungan dan metoda alokasi yang dijalankan tidak konsisten. Selain itu, ada kaitan dengan pasal 13 dan 14 perhitungan biaya interkoneksi secara transparan dan berdasarkan formula perhitungan.
Kamilov mengatakan, pemerintah terlalu ugal-ugalan dalam memangkas biaya interkoneksi. Akibatnya, menabrak kebijakannya sendiri. Dia menjelaskan, jika merunut kepada Peraturan Pemerintah (PP) No 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi pada pasal 22 ayat 3, diberi ruang upaya hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
“Dalam hal ini, apabila tidak memenuhi unsur transparansi dan keadilan bisa ditindaklanjuti melalui hukum. Ada tidak yang mau bawa ke pengadilan? Ini sebagai pembelajaran ke penguasa dalam mengambil sebuah kebijakan,” tegasnya.
Sementara Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, M Ridwan Effendi mengatakan, dalam perhitungan tarif interkoneksi yang baru ini, pemerintah seolah memaksa operator dominan menjual di bawah biaya jaringan. Padahal, kata dia, saat menjabat anggota BRTI beberapa waktu lalu, dan terlibat dalam perhitungan tarif interkoneksi, kecenderungannya seharusnya minimal tetap, atau bahkan naik.
“Saya mendukung jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan mengaudit BRTI dan Kemenkominfo guna melihat proses perhitungan biaya interkoneksi tersebut," ungkap mantan Anggota Komite BRTI yang mengakhiri masa pengabdian pada 2015.
Pakai APBD Rp 12 Miliar, Penajam Paser Utara Bangun Interkoneksi Perpipaan Air Bersih
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan anggaran lebih kurang Rp 12 miliar untuk melakukan interkoneksi jaringan pipa air bersih.
VIVA.co.id
27 Desember 2023
Baca Juga :
