Jokowi 'Semprot' Ahok Soal Serapan Anggaran

Kamis, 4 Agustus 2016 - 16:11 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar,

Presiden Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Istana, Jakarta.

Sumber :

VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id

Baca Juga :

Jokowi: Tax Amnesty Jadi Jawaban Merebut Dana Investasi

- Di hadapan ratusan kepala daerah, Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk segera menggelontorkan seluruh dana yang sudah diberikan dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), demi menggerakkan perekonomian secara merata di daerah.

Baca Juga :

Disindir Jokowi Soal Anggaran, Ini Kata Gubernur Aher

"Segera (Anggaran) itu dikeluarkan anggaran APBD seawal mungkin. Karena uang itu akan beredar, dan akan menngkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten, kota, dan provinsi," kata Presiden dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis 4 Agustus 2016.

Baca Juga :

Gubernur BI Jamin ke Jokowi Inflasi 2016 Terkendali

Jokowi mengatakan, hingga Mei lalu, ada setidaknya Rp246 triliun dana yang masih mengendap. Meskipun dana tersebut telah berkurang pada Juni lalu, namun lambatnya realisasi penyerapan tentu akan mengganggu aktivitas ekonomi nasional.

"Juni sudah turun menjadi Rp214 triliun. Ini masih diatas Rp200 triliun. Hati-hati Bapak dan Ibu," kata dia.

Secara blak-blakan, Presiden pun mengungkap sepuluh provinsi dan kabupaten/kota yang sampai saat ini masih menyimpan dana di perbankan. DKI Jakarta, kata Jokowi, menjadi provinsi tertinggi yang masih menimbun dananya di perbankan nasional sampai Rp13,9 triliun.

"Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta), uangnya besar, tetapi nyimpen juga besar. Ini harus dikeluarkan," ungkap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, masih lambannya serapan anggaran Kepala Daerah sudah seharusnya tidak terjadi lagi di tahun anggaran 2016. Maka dari itu, Jokowi berharap para Kepala Daerah bisa bekerja sama dengan pemerintah, untuk sama-sama membantu mendongkrak perekonomian nasional.

"Keterlambatan realisasi seperti ini jangan diteruskan, harus di stop. Tanpa uang ini dikeluarkan, darimana uang beredar di daerah. Apalagi daerah tidak punya kekuatan di sektor swasta," tegasnya.

Berikut rincian dana 10 Provinsi dan 8 Kabupaten dan 10 Kota yang masih mengendap di perbankan, DKI Jakarta Rp13,9 triliun, Jawa Barat Rp8,34 triliun, Jawa Timur Rp3,9 triliun, Riau Rp2,86 triliun, Papua Rp2,59 triliun, Jawa Tengah Rp2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp1,57 triliun, Banten Rp1,52 triliun, Bali Rp1,4 triliun, dan Aceh Rp1,4 triliun.

Sementara itu untuk tingkat kabupaten, Bogor Rp1,9 triliun, Bandung Rp1,6 triliun, Bekasi Rp1,5 triliun, Tanah Laut Rp1,3 triliun, Kediri Rp1,39 triliun, Berau Rp1,37 triliun, Mimika Rp1,37 triliun, dan Nias Rp1,3 triliun.

Sedangkan tingkat Kota, Medan Rp2,27 triliun, Surabaya Rp1,85 triliun, Tanggerang 1,63 triliun, Cimahi Rp1,52 triliun, Depok Rp1,31 triliun, Depok Rp1,31 triliun, Semarang Rp1,13 triliun, Magelang Rp1,1 triliun, Tanggerang Selatan Rp1,03 triliun, Serang Rp948 miliar, dan Mojokerto Rp917 miliar.

Baca Juga :