Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Kamis, 4 Agustus 2016 - 09:01 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Komisi V DPR RI mengunjungi rumah dinas Gubernur Sulawesi Barat Adnan Anwar Saleh dan memberikan selamat serta mengapresiasi kinerja membangun Provinsi Sulawesi Barat di kantor Gubernur, Mamuju, Selasa 2 Agustus 2016.
Ketua Tim Kunker Komisi V DPR Muhidin M Said mengatakan perjuangaan Gubernur sangat luar biasa. “Beliau kinerjanya bagus dengan hasil-hasil yang bisa kita lihat sendiri seperti Trans Sulawesi kemudian juga pelabuhan-pelabuhan banyak sekali perkembangan,“ ujar Muhidin.
Menurut politisi Golkar ini, keberhasilan Gubernur Sulawesi Barat ini cukup luar biasa terutama infrastruktur. “Jadi tugas komisi V ini sebenarnya sudah tidak teralu berat lagi tinggal kita tingkatkan lagi yang sudah ada,“ kata Muhidin.
Lebih lanjut kata Muhidin, mengingat Gubernur sudah bekerja selama dua periode yaitu tahun 2007-2012 dan 2012-2017, sesuai peraturan Gubernur tidak dapat bekerja lebih dari 2 periode, maka Komisi V berharap semoga yang menggantikan periode berikutnya dapat melanjutkan proyek-proyek pembangunan dan selalu berkomunikasi dengan Komisi V.
Komunikasi menjadi hal yang perlu diperhatikan apabila ingin mengembangkan wilayah, paling tidak DPR bisa memperjuangkan apa saja yang dibutuhkan daerah.
“Karena kami di Jakarta ini sangat terbatas informasi dan harus meninjau pula propins-propinsi yang ada di Indonesia, jadi komunikasi antara pimpinan daerah dengan stakeholder itu perlu kita bangun apalagi daerah-daaerah baru, “ kata Muhidin menambahkan. (www.dpr.go.id)
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Lebih lanjut kata Muhidin, mengingat Gubernur sudah bekerja selama dua periode yaitu tahun 2007-2012 dan 2012-2017, sesuai peraturan Gubernur tidak dapat bekerja lebih dari 2 periode, maka Komisi V berharap semoga yang menggantikan periode berikutnya dapat melanjutkan proyek-proyek pembangunan dan selalu berkomunikasi dengan Komisi V.
Komunikasi menjadi hal yang perlu diperhatikan apabila ingin mengembangkan wilayah, paling tidak DPR bisa memperjuangkan apa saja yang dibutuhkan daerah.
“Karena kami di Jakarta ini sangat terbatas informasi dan harus meninjau pula propins-propinsi yang ada di Indonesia, jadi komunikasi antara pimpinan daerah dengan stakeholder itu perlu kita bangun apalagi daerah-daaerah baru, “ kata Muhidin menambahkan. (www.dpr.go.id)
Baca Juga :
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
VIVA.co.id
4 November 2016
Baca Juga :