Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar

Kamis, 4 Agustus 2016 - 09:01 WIB
Oleh :
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said
Sumber :
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Komisi V DPR RI mengunjungi rumah dinas Gubernur Sulawesi Barat Adnan Anwar Saleh dan memberikan selamat serta mengapresiasi kinerja membangun Provinsi Sulawesi Barat di kantor Gubernur,  Mamuju, Selasa 2 Agustus 2016.


Ketua Tim Kunker Komisi V DPR Muhidin M Said mengatakan perjuangaan Gubernur sangat luar biasa. “Beliau kinerjanya bagus dengan hasil-hasil yang bisa kita lihat sendiri seperti Trans Sulawesi kemudian juga pelabuhan-pelabuhan banyak sekali perkembangan,“ ujar Muhidin.


Menurut politisi Golkar ini, keberhasilan Gubernur Sulawesi Barat ini cukup luar biasa terutama infrastruktur. “Jadi tugas komisi V ini sebenarnya sudah tidak teralu berat lagi tinggal kita tingkatkan lagi yang sudah ada,“ kata Muhidin.
Baca Juga :
Ketua DPR Diskusi Soal Pemotongan Anggaran


Baca Juga :
Komisi IX Desak Menaker Tutup Peluang Kerja TKA
Lebih lanjut kata Muhidin, mengingat Gubernur sudah bekerja selama dua periode yaitu tahun 2007-2012 dan 2012-2017, sesuai peraturan Gubernur tidak dapat bekerja lebih dari 2 periode, maka Komisi V berharap semoga yang menggantikan periode berikutnya dapat melanjutkan proyek-proyek pembangunan dan selalu  berkomunikasi dengan Komisi V.

Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius

Komunikasi menjadi hal yang perlu diperhatikan apabila ingin mengembangkan wilayah, paling tidak DPR bisa memperjuangkan apa saja yang dibutuhkan daerah.


“Karena kami di Jakarta ini sangat terbatas informasi dan harus meninjau pula propins-propinsi yang ada di Indonesia, jadi komunikasi antara pimpinan daerah dengan stakeholder itu perlu kita bangun apalagi daerah-daaerah baru, “ kata Muhidin menambahkan. (www.dpr.go.id)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Karena kami di Jakarta ini sangat terbatas informasi dan harus meninjau pula propins-propinsi yang ada di Indonesia, jadi komunikasi antara pimpinan daerah dengan stakeholder itu perlu kita bangun apalagi daerah-daaerah baru, “ kata Muhidin menambahkan. (www.dpr.go.id)
Halaman Selanjutnya