Komisi X: Permintaan Turki Berlebihan
Selasa, 2 Agustus 2016 - 13:09 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai, permintaan pemerintah Turki untuk menutup sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia berlebihan.
Turki meminta pemerintah Indonesia menutup sekolah tersebut karena dinilai berafiliasi dengan Fethullah Teroris Organsiation (FETO).
FETO merupakan sebutan pemerintah Turki untuk para pengikut Fethullah Gulen, seorang ulama yang dituding Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai dalang aksi percobaan kudeta militer yang terjadi di Turki, beberapa waktu lalu.
"Pemerintah Indonesia harus hati-hati terkait permintaan tersebut," kata Reni saat dihubungi, Selasa 2 Agustus 2016.
Reni mengatakan, sekolah-sekolah yang dituding berafiliasi dengan FETO tersebut didirikan yayasan berbentuk badan hukum yang izinnya dikeluarkan pemerintah Indonesia. Sementara itu, pembangunan sekolah dilakukan berdasarkan SK Kepala Daerah.
Menurut Reni, sejak 10 November 2015 sekolah tersebut tidak lagi berafiliasi dengan Gulen.
Ia menjelaskan, sekolah tersebut masuk kategori sekolah pendidikan kerjasama atau sekolah internasional yang berada di bawah Kemendikbud.
"Dengan kata lain, sekolah-sekolah tersebut tidak lagi memiliki afiliasi terhadap Turki," ucap Ketua Fraksi PPP itu.
Reni menilai, jika sekolah tersebut ditutup, maka akan memiliki dampak yang tidak sederhana bagi siswa, guru, maupun orangtua.
Ia berharap dampak negatif yang muncul apabila sekolah tersebut ditutup bisa menjadi pertimbangan pemerintah.
"Persoalan ini erat terkait dengan kedaulatan pendidikan kita. Kedaulatan pendidikan kita tidak bisa diganggu oleh siapapun," katanya. (Webtorial)
![Anggota Komisi VII DPR RI Aryo Djojohadikusumo]()
![img_title]()
Baca Juga :
Komisi II Bahas PKPU dengan KPU & Bawaslu
"Pemerintah Indonesia harus hati-hati terkait permintaan tersebut," kata Reni saat dihubungi, Selasa 2 Agustus 2016.
Reni mengatakan, sekolah-sekolah yang dituding berafiliasi dengan FETO tersebut didirikan yayasan berbentuk badan hukum yang izinnya dikeluarkan pemerintah Indonesia. Sementara itu, pembangunan sekolah dilakukan berdasarkan SK Kepala Daerah.
Menurut Reni, sejak 10 November 2015 sekolah tersebut tidak lagi berafiliasi dengan Gulen.
Ia menjelaskan, sekolah tersebut masuk kategori sekolah pendidikan kerjasama atau sekolah internasional yang berada di bawah Kemendikbud.
"Dengan kata lain, sekolah-sekolah tersebut tidak lagi memiliki afiliasi terhadap Turki," ucap Ketua Fraksi PPP itu.
Reni menilai, jika sekolah tersebut ditutup, maka akan memiliki dampak yang tidak sederhana bagi siswa, guru, maupun orangtua.
Ia berharap dampak negatif yang muncul apabila sekolah tersebut ditutup bisa menjadi pertimbangan pemerintah.
"Persoalan ini erat terkait dengan kedaulatan pendidikan kita. Kedaulatan pendidikan kita tidak bisa diganggu oleh siapapun," katanya. (Webtorial)
Baca Juga :
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
VIVA.co.id
4 November 2016
Baca Juga :
