Jokowi Beber 'Mantra' RI di Forum Ekonomi Islam Dunia

VIVA.co.id - Presiden RI Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Tun Abdul Razak membuka acara World Islamic Economic Forum (WIEF) di Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Selasa 2 Agustus 2016.

WIEF, atau Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 ini berlangsung pada 2-4 Agustus 2016.

Pembukaan WIEF dihadiri oleh lima pemimpin dunia lainnya, di antaranya Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, Presiden Republik Guinea Alpha Conde, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Shriyan Wickremenshinghe, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Kerajaan Yordania Jawad Al Anani, dan Presiden Pembangunan Bank Islam (IDB) Ahmad Mohamed Ali.

Dalam paparannya, Jokowi mengatakan, desentralisasi pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat penting untuk memastikan partisipasi penduduk yang lebih besar dalam perekonomian.

"Kami percaya bahwa, jika kita berkomitmen untuk ini, hasilnya adalah sektor domestik yang kuat, serta ekonomi global yang kompetitif," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan mantra bagi pertumbuhan yang sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia, untuk mengembangkan perekonomian yang modern dan terus berkembang sebagaimana tercantum dalam nawa cita, yaitu sembilan prioritas agenda pembangunan negara Indonesia.

Selain itu, lanjut Jokowi, satu-satunya cara agar perekonomian Indonesia bisa bertahan di era teknologi mutakhir saat ini adalah dengan merangkul perubahan dan memberdayakan semua UMKM. "Sehingga, kita dapat memetakan lanskap bisnis masa depan secara lebih baik," kata Jokowi.

Jokoi melanjutkan, UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Dia juga mengatakan, untuk memfasilitasi pertumbuhan perkembangan UMKM di Indonesia, pemerintah baru-baru ini mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

"Ini memberi dampak langsung bagi kepentingan UMKM, seperti penyederhanaan izin untuk pendirian usaha kecil dan menengah, serta revisi daftar negatif investasi," kata mantan Gubernur DKI itu. (asp)