Dana Rp11 Ribu Triliun Milik WNI Seliweran di Luar Negeri
Senin, 1 Agustus 2016 - 17:55 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo mengaku memiliki dana lebih dari Rp11 ribu triliun di kantongnya. Dana tersebut diakui, bukan milik pribadi Presiden, melainkan dana yang berseliweran di luar negeri milik pengusaha besar yang akan mengikuti program pengampunan pajak, atau tax amnesty
.
![Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.]()
![img_title]()
Menurut Jokowi, angka uang WNI yang cukup fantastis tersebut, ia dapat dari data yang bersumber dari luar negeri, sehingga tentunya data tersebut jauh lebih besar dibandingkan data perkiraan yang dimiliki Kementerian Keuangan saat ini.
"Uang banyak sekali di luar. Data di saya ada, di Kemenkeu ada. Di situ (data Kemenkeu) dihitung ada Rp11 ribu triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak," ujar Jokowi, dalam sambutannya pada sosialisasi Tax Amnesty di JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat, Senin 1 Agustus 2016.
Bagi Presiden, perbedaan itu tidak menjadi persoalan. Asalkan fokus sekarang, adalah bagaimana dana-dana yang sangat besar dari luar negeri itu, kembali ke dalam negeri untuk kepentingan pembangunan infrastruktur Tanah Air yang kebutuhannya cukup besar.
"Saya tahu. Anda pengusaha ada yang disimpan, karena transfer pricing ada alasan lainnya. Tetapi, keinginan kita sekarang ini, marilah kita bawa uang itu untuk bisa bermanfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara kita," jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI itu juga mengingatkan kembali, bahwa para pengusaha ini mencari uang di Indonesia. Maka sudah selayaknya, ikut membangun bangsanya. Tidak justru menyimpan uang di luar negeri.
"Dibawa ke sini (Indonesia), juga enggak berkurang serupiah pun," lanjut Jokowi.
Perlu diketahui, jumlah peserta sosialisasi yang hadir dalam sosialisasi tax amnesty hari ini di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, melebihi undangan yang disebar. Undangan sendiri hanya 5.000 dengan kapasitas tempat 10 ribu.
Tetapi, jumlah peserta membludak hingga lebih dari 10 ribu. Bahkan, ada yang tidak bisa masuk karena sudah tidak muat. Di antaranya, harus duduk di lantai karena kekurangan kursi. (asp)
Baca Juga :
Ada Tax Amnesty, Ditjen Pajak Tetap Periksa WP Nakal
Penghentian pemeriksaan hanya untuk WP yang ikut tax amnesty.
VIVA.co.id
11 Agustus 2016
Baca Juga :
