Dua Pejabat Ini Seharusnya Tak Direshuffle

Presiden Jokowi umumkan reshuffle Kabinet Kerja jilid II beberapa waktu lalu. Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka usai Pilkada DKI Jakarta.
Sumber :
  • Taufik Rahadian

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo telah resmi melakukan perombakan kabinet jilid II di Istana Negara pada hari ini, Rabu 27 Juli 2016. Setidaknya, ada 13 pos kementerian dan lembaga (K/L) yang dirombak, mayoritasnya, adalah pos K/L di sektor ekonomi.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo yang mencantumkan sejumlah nama politisi di dalam Kabinet Kerja yang baru. Menurut Agus, beberapa wajah baru yang menempati pos penyelenggara negara, belum teruji secara komprehensif. Utamanya, di sektor ekonomi.
 
“Saya pesimis, karena ada wajah baru yang tidak teruji. Saya tidak tahu, apa yang ada di kepala Presiden. Siapa yang bisiki dia dengan kuat,” tegas Agus, saat berbincang dengan VIVA.co.id, Rabu 27 Juli 2016.
 
Agus memandang, ada beberapa nama menteri ekonomi yang seharusnya tidak dicopot dari jabatannya saat ini, karena dinilai memiliki kontribusi yang cukup baik kepada negara. Mereka adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.
 
“Mereka itu orang profesional dan orang politik. Saya bicara begini, karena saya mengenal mereka di lapangan. Bagaimana pola kerja mereka,” tegas dia.
 
Presiden, ditegaskan Agus, diharapkan sudah mempertimbangkan segala konsekuensi terkait dengan perombakan kabinet jilid II. Sebab, Agus khawatir ada risiko-risiko yang nantinya tidak diinginkan oleh semua pihak.
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
 
“Risikonya besar. (Presiden) agak gambling (melakukan perombakan kabinet),” katanya.
Aroma Politik dan Harapan Rakyat
 
Senada dengan kekhawatiran Agus, Ekonom PT Bank Permata Josua Pardede, saat berbincang dengan VIVA,co.id, juga mengatakan hal serupa. Nama-nama politisi tersebut, kata dia, terancam memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang dipimpin.
PKS Konsisten di Luar Pemerintahan
 
“Tetapi, evaluasi sah-sah saja. Yang diharapkan, bisa bertahan dan solid di tim ekonomi. Kalau banyak perubahan, tim nanti tidak akan solid,” kata dia (asp)
Menteri Perhubungan Budi Karya meninjau pelayanan KRL Commuter Line

Sebagian Pelabuhan di Indonesia Akan Diswastanisasi

Kebijakan itu sedang digodok oleh Kementerian BUMN dan Perhubungan.

img_title
VIVA.co.id
10 Agustus 2016