Kunker, Komisi II Puji Pelayanan Publik di Banyuwangi
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI M Lukman Edy memuji bagusnya pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sehingga patut menjadi contoh bagi daerah lain.
"Kami sering dengar inovasi pelayanan publik di Banyuwangi bagus. Untuk itu kami sengaja ke sini melihat dari dekat pelayanan publik yang sesungguhnya. Ternyata, bukan hanya marketing dan promosinya yang bagus, pelayanan publik di Banyuwangi ini benar-benar bagus dan bisa menjadi benchmark daerah lain," katanya lewat siaran pers, Rabu 27 Juli 2016.
Komisi II DPR RI sebanyak 11 orang yang dipimpin Lukman Edy melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Pelayanan Publik ke Banyuwangi, mulai dari kantor pengurusan perizinan hingga kampung cerdas di kabupaten paling timur Pulau Jawa itu.
Ke-11 anggota DPR RI itu, antara lain, Wahidin Halim, Komarudin Watubun, Arif Wibowo, Sirmaji, Arteria Dahlan, Rahmad Nasution Hamka, Dadang Muchtar, Muhamad Nur Purnama M dan Azikin Zolthan. Mereka diterima oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Dikatakan Lukman Edy, kunjungan spesifik itu untuk melihat langsung sejumlah inovasi yang telah dibuat oleh Pemkab Banyuwangi, salah satunya yang menonjol adalah di bidang layanan publik.
Peninjauan itu diawali dari Kantor Badan Pelayan Perizinan Terpadu (BPPT). Di tempat itu, mereka menyempatkan diri melihat alur sistem pelayanan yang dilakukan oleh petugas BPPT. Mulai unit depan kantor pelayanan hingga ruang pertemuan bisnis yang disediakan untuk para investor.
Menurut Lukman, pelayanan publik yang diterapkan Pemkab Banyuwangi merupakan inovasi layanan publik yang mampu memberikan kemudahan dan percepatan dalam pelayanan bagi masyarakat.
Selain itu, rombongan Komisi II DPR juga melanjutkan kunjungan ke Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah Banyuwangi, salah satu desa smart kampung di Banyuwangi. Smart Kampung adalah program pengembangan desa yang digagas Pemkab Banyuwangi. Program ini mendesain desa mempunyai kerangka program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. (webtorial)
DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun
Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.
