Pembangunan Sentra Perikanan Terpadu Natuna Dikebut
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus mempercepat proses pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di Natuna, Kepulauan Riau.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya berencana memindahkan 400 kapal eks cantrang berukuran di atas 30 gross ton dari Pantai Utara Jawa ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan.
Pemindahan kapal eks cantrang itu sebagai upaya meningkatkan kapasitas tangkap nasional dari 9,3 persen menjadi 40 persen dari total stok ikan lestari.
"Hingga saat ini, di Natuna sudah ada 915 izin kapal yang sudah terbit dari pemerintah pusat untuk kapal berukuran di atas 30 GT, serta 2.000 izin kapal dari pemerintah daerah untuk kapal berukuran di bawah 30 GT," kata Susi dalam jumpa pers di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juli 2016.
Susi kemudian menghitung potensi perikanan Natuna sebanyak 400.000 ton per tahun. Dengan asumsi nilainya US$1 per ton, nilai ekonomi Natuna diperkirakan bisa mencapai US$400 juta per tahun.
"Komoditas unggulan perikanan tangkap Natuna itu kan ada ikan tongkol, kakap, dan kakap merah. Sedangkan komoditas unggulan perikanan budidaya antara lain napoleon, kerapu, dan rumput laut," ungkapnya.
Kementerian terus berupaya mendatangkan calon investor nasional untuk industri pengolahan perikanan yang berorientasi pada nilai tambah dan tujuan ekspor. Untuk pengembangan, KKP akan mendatangkan calon pembeli untuk pasar nasional maupun ekspor yang dimotori BUMN perikanan dan swasta nasional.
KKP bakal mengalokasikan anggaran senilai Rp300 miliar selama dua tahun. Dan tahun ini kementerian itu akan memakai anggaran senilai Rp60 miliar. Anggaran tersebut, antara lain untuk pengadaan 100 unit kapal ukuran 5 GT, 100 unit kapal ukuran 10 GT, 200 unit alat tangkap, mobilisasi 400 kapal, serta asuransi untuk 4.000 nelayan.
"Nanti di Natuna akan dibangun rusun rumah susun, sebagai rumah singgah membangun Puskodal dan detensi senter untuk ABK (anak buah kapal) asing yang tertangkap," katanya.
Laporan: Yunisa Herawati (asp)
Dibanding Susi, Nelayan Lobster Lebih Dukung Kebijakan Edhy Prabowo
Menteri KKP Edhy Prabowo terbitkan izin ekspor benih lobster.
