Komisi IX: Masyarakat Kurang Yakin Kualitas Vaksin Lokal

Ketua Komisi IX Dede Yusuf
Sumber :

VIVA.co.id – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menilai salah satu pemicu munculnya kasus vaksin palsu lantaran masyarakat kurang meyakini kualitas obat dan vaksin produksi pemerintah.

Demokrat: Jika RUU HIP Bertujuan Mulia, Enggak Mungkin Rakyat Bereaksi

Dede menuturkan bahwa masyarakat lebih yakin pada vaksin impor, padahal harganya lebih mahal.

"Yang dipalsukan ini kebanyakan vaksin impor karena impor itu mahal, sekitar Rp300 ribu, Rp500 ribu, bahkan sampai satu juta (rupiah). Inilah vaksin impor dianggap lebih manjur daripada vaksin buatan lokal. Padahal sebetulnya isinya sama. Artinya, informasi ini tidak sampai kepada masyarakat," ujarnya di Senayan, Senin 25 Juli 2016.

Tidak Virtual DPR Rapat dengan Menhan Prabowo dan Panglima TNI

Hingga saat ini sudah ditemukan 37 fasilitas pelayanan kesehatan di sembilan provinsi membeli vaksin dari distributor tidak resmi. Sembilan provinsi dimaksud adalah Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kamis pekan lalu, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengumumkan 14 nama rumah sakit diduga memakai vaksin palsu, yakni Rumah Sakit Dr Sander (Cikarang), Rumah Sakit Bhakti Husada (Terminal Cikarang), Rumah Sakit Sentral Medika (Jalan Industri Pasir Gombong), Rumah Sakit Puspa Husada, Rumah Sakit Karya Medika (Tambun), Rumah Sakit Kartika Husada (Jalan MT Haryono Setu Bekasi), Rumah Sakit Sayang Bunda (Pondok Ungu Bekasi).

Jika RUU HIP Dilanjutkan, PA 212 Minta Cantumkan Lagi Syariat Islam

Kemudian Rumah Sakit Multazam (Bekasi), Rumah Sakit Permata (Bekasi), Rumah Sakit Ibu dan Anak Gizar (Vila Mutiara Cikarang), Rumah Sakit Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), Rumah Sakit Elisabeth (Narogong Bekasi), Rumah Sakit Hosana (Lippo Cikarang), dan Rumah Sakit Hosana (Jalan Pramuka Bekasi). Sebanyak 14 rumah sakit ini membeli vaksin dari CV Azka merupakan distributor tidak resmi.  (Webtorial)

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI

DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun

Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.

img_title
VIVA.co.id
25 Juni 2020