DPR Minta Pemerintah Tata Ulang Rantai Distribusi Vaksin
- VIVA.co.id/Filzah Adini Lubis
VIVA.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat meminta pemerintah menata ulang mata rantai distribusi vaksin dalam sistem kesehatan nasional. Tindakan ini untuk mencegah kematian sia-sia akibat rendahnya kualitas vaksin yang dipicu oleh mata rantai distribusi.
Adang menyampaikan hal itu menyusul beredar vaksin palsu di beberapa rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan, di sejumlah kota.
"Pemerintah harus menata ulang mata rantai distribusi vaksin. Jika terus dibiarkan, akan berdampak pada kematian sia-sia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Minimal menimbulkan rendahnya kualitas SDM kesehatan generasi mendatang, " kata Adang saat dihubungi, di Jakarta, Rabu 29 Juni 2016.
Politisi PKS ini menerangkan vaksin asli pun akan memberi dampak kesia-siaan akibat kerusakan apabila fasilitas rantai dinginnya tidak memadai. Apalagi, tambah Adang, jika yang diberikan adalah vaksin palsu, akan memberikan dampak keracunan.
"Oleh karena itu, saya mendorong kepada pemerintah terutama Kementerian Kesehatan agar bekerjasama dengan Kepolisian RI untuk segera menertibkan vaksin palsu," ujarnya.
Adang menyarankan pemerintah memberi sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi vaksin palsu. (Webtorial)
Hoaks, WHO Temukan Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia
Beredar informasi di media massa yang menyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan vaksin COVID-19 palsu di Indonesia.
