Jokowi Minta Hati-hati Kalkulasi Subsidi Listrik
- Laily Rachev - Biro Pers Setpres
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta, para pengambil kebijakan di pemerintah agar hati-hati dalam melakukan kalkulasi terkait subsidi listrik. Hal tersebut agar subsidi yang diberikan tepat sasaran.
"Terkait subsidi tolong kalkulasinya hati-hati, cermat menghitung dan cermat dalam penerapannya sehingga subsidi ini betul-betul tepat sasaran," ujar Jokowi, dalam pembukaan sidang kabinet terbatas di kantornya, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2016.
Jokowi meminta, subsidi benar-benar diberikan bagi rakyat yang tidak mampu. Subsidi juga harus untuk keluarga yang tidak mampu. Untuk itu, ia meminta validasi data dilakukan secara benar. "Jangan ada perbedaan data sehingga keputusannya menjadi keliru," katanya menambahkan.
Jokowi menuturkan, subsidi listrik yang diberikan diharapkan tidak salah alamat. Apalagi pemerintah kini terus mengembangkan proyek listrik 35 ribu Megawatt (MW).
"Kita juga bisa mengalokasikan dana untuk percepatan program pembangunan listrik 35 ribu megawatt yang manfaatnya bisa langsung dimanfaatkan masyarakat luas," katanya.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan kepada para menteri terkait agar prioritas dari pembangunan proyek listrik 35.000 MW dapat diarahkan kepada daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan pasokan listrik.
"Saya sudah melihat kondisi di lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan kita di beberapa provinsi, baik di Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Gorontalo, NTB, dan Bali. Saya ingin sekali menekankan sekali lagi bahwa untuk kelistrikan, berikan prioritas pada daerah-daerah yang masih kurang pasokannya."
Presiden meminta dilakukan kalkulasi kembali terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan yang ada, serta permintaan dari masyarakat dan industri. Adapun bagi daerah yang memiliki kelebihan pasokan listrik, Presiden menginstruksikan kepada jajarannya agar mulai beralih kepada energi baru.
(mus)
Emiten Ini Yakin Omzet 2021 Naik karena Kebijakan Tarif Listrik
Kebijakan pemerintah untuk mencabut diskon Tarif Dasar Listrik (TDL) secara bertahap dinilai berpengaruh pada omzet perusahaan.
