Tiru Malaysia, Indonesia Bakal Bangun Pulau Surga Pajak

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA.co.id – Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, telah melemparkan wacana akan membentuk sebuah pusat keuangan lepas pantai (offshore financial centre) yang nantinya akan ditempatkan di salah satu kepulauan yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia.

PPN Naik Jadi 12 Persen Orang Kaya Malah Mau Dapat Tax Amnesty Jilid III, Ada Ketidakadilan?

Bambang pun mengaku, ide untuk membuat pulau lepas pantai ini memang mengadopsi Pulau Labuan, Malaysia, yang telah ditetapkan sebagai offshore financial centre dan pelabuhan bebas cukai. Pulau tersebut, kata Bambang, saat ini dihuni oleh pengusaha dan perusahaan Malaysia.

“Jadi mereka tetap berbisnis di luar negeri, tetapi basisnya bukan di luar negeri, melainkan di Malaysia,” kata Bambang saat ditemui di gedung parlemen Jakarta, Selasa 21 Juni 2016.

Tax Amnesty Bakal Ada di 2025, RUU Masuk Prolegnas Diusulkan Komisi XI DPR

Bambang mengatakan, selama ini banyak pengusaha dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki aktivitas bisnis di luar negeri, justru menempatkan basis bisnisnya di negara-negara suaka pajak, dengan membentuk perusahaan cangkang.

Hal ini lah yang pada akhirnya membuat pemerintah ingin membentuk pusat keuangan offshore yang sama, sebagai salah satu cara untuk menarik minat para pengusaha, yang selama ini membentuk perusahaan cangkang di beberapa negara suaka pajak.

Pertanyakan Program Tax Amnesty, Mahfud MD: Enggak Jelas Hasilnya!

“Sedang kami pikirkan (pembentukan pulau suaka pajak). Tidak apa-apa bisnis di luar negeri, tetapi basisnya di Indonesia dong,” ucap Bambang.

Ia menyatakan wacana ini telah dibahas serius. Artinya, keinginan pemerintah untuk membentuk pulau tersebut memang bukan sekedar isapan jempol semata.

Namun Bambang memastikan, pembahasan mengenai hal tersebut akan dilakukan usai rancangan undang-undang pengampunan pajak rampung. Saat ini, ditegaskan Bambang, pemerintah hanya terfokus pada penyelesaian kebijakan tax amnesty.

“Nanti akan kami ditindaklanjuti, kami pertimbangkan dulu. Sekarang kami fokus ke tax amnesty,” katanya.

Direktorat Jenderal pajak (DJP)

Penjelasan Ditjen Pajak soal Tax Amnesty Jilid III

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait usulan akan adanya pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024