Jokowi Putuskan Bangun Kawasan Ekonomi Sorong
- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di Kabupaten Sorong Provinsi, Papua Barat. Keputusan itu diambil, dalam rapat kabinet terbatas mengenai KEK ini, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016. Jokowi mengatakan, membangun Papua bukan sekadar pembangunan jalan, jembatan maupun bandara.
"Tapi juga kelembagaannya. Saya minta untuk betul-betul dipastikan dari sisi kesiapan lokasi, zonasi, lahan, infrastruktur, transportasi, juga kelembagaannya," ujar Presiden Jokowi.
Dengan adanya kawasan industri dan ekonomi di Papua, barang-barang dari sana, juga bisa langsung di bawa oleh kapal-kapal tol laut. Harga jualnya pun di sana bisa lebih murah.Â
Persoalan lain, katanya, seperti bahan baku dalam pembangunannya juga harus diperhatikan. Begitu juga ketersediaan listrik.
"Pengalaman kita mengenai Batam harus jadi perhatian bersama. Saya tidak ingin masalah kelembagaan menjadi penghambat kita dan juga tidak tumpang tindih kewenangannya dengan apa yang sudah dimiliki pemda," kata Jokowi.
Usai rapat kabinet, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, pembentukan KEK ini juga bertujuan menghilangkan kesenjangan pembangunan wilayah barat dan timur.
Walau sudah ada tol laut Rizal mengatakan, upaya itu saja tidak cukup untuk mengikis kesenjangan tersebut. Karena itu, KEK ini diharapkan secara perlahan bisa menghilangkan kesenjangan wilayah timur.Â
"Ide ini sudah delapan tahun beredar, enggak jadi-jadi itu barang. Pak Presiden akhir Desember didorong supaya dijadikan KEK Sorong. Dan tadi diputuskan bahwa ini akan dilaksanakan," ucap Rizal.
Rizal mengatakan, pemerintah akan memberikan insentif fiskal agar swasta mau masuk dan memanfaatkan pengolahan industri di sana. Seperti industri pertanian, diharapkan bisa diolah supaya yang diekspor bukan bahan mentah saja.
"Tadi sudah diputuskan dan Presiden tegas ini harus segera mulai dilaksanakan. Tugas kantor kami, memfasilitasi agar proses ini bisa berlangsung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua," katanya.
