Pemerintah Dapat Mematok Angka Pertumbuhan Lebih Realistis
VIVA.co.id – Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik menyepakati besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN perubahan tahun 2016, Selasa 7 Juni 2016.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengaku kurang puas dengan angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintah sebesar 4,92 persen.
"Seharusnya pemerintah dapat mematok angka pertumbuhan secara lebih realistis, jangan juga memasang tingkat pertumbuhan yang tinggi sampai 5.3 persen, sementara realisasi pertumbuhan pada triwulan 1 Tahun 2016 hanya 4.92 persen dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha. Logikanya ketika postur APBN-P berkurang, mestinya prestasi pertumbuhan juga akan ikut terpengaruh," ujarnya di Senayan, Rabu 8 Juni 2016.
Ia menambahkan, pelaku UMKM tidak terlalu peduli urusan seperti ini. Menurut Heri bagi mereka yang penting bisa makan, ekonomi sudah bergulir dengan selayaknya diangka kurang lebih sampai 5.0 persen.
"Jadi pemerintah suruh kerja dong. Masa 1 persen enggak bisa, jadi pertumbuhan 5.1 persen dianggap cukup realistis. Pertumbuhan yang baik dan ideal seharusnya di drive oleh investasi dan ekspor import. Saat ini posisi eksport import mengalami pertumbuhan negatif akibat masih lemahnya harga komoditas dan permintaan," ujarnya.
Menurut Heri, kondisi Indonesia saat ini di drive sebagian besar oleh konsumsi rumah tangga, yang salah satu drive nya diberikan oleh pemerintah. Ini menandakan konsumsi rumah tangga tumbuh moderat akibat lemahnya aktivitas ekonomi.
"Untuk mengukur seberapa jauh angka pertumbuhan ekonomi ini tercapai, pemerintah tak perlu susah-susah. Sebetulnya gampang melihat pertumbuhan. Lihat saja dari penyerapan tenaga kerja, dan perkembangan kemiskinan di Indonesia," ujar Politisi Gerindra ini.
Heri mengatakan, karena dari target pembangunan 2016 tentang tingkat pengangguran terbuka sebelumnya 5,2-5.5 persen berubah menjadi 5.4-5.7 persen, dengan kenaikan tingkat kemiskinan dari 9-10 persen menjadi 10.0-10.6 persen, katanya. (Webtorial)
Yandri Susanto dari Fraksi PAN Jadi Ketua Komisi VIII
Pada kesempatan sama Rachmat Gobel jug melantik pimpinan komisi V.
