Temui 1768 Eselon II, Jokowi Minta Ubah Etos Kerja

Presiden Jokowi.
Sumber :

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini, Selasa 7 Juni 2016, mengumpulkan 1.768 pejabat eselon II di seluruh kementerian/lembaga, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan. Langkah ini diklaim pemerintah sebagai cara untuk menyatukan langkah penyelenggaran negara.  

Komisi II Kritik Tak Disiplinnya Pertanggungjawaban Anggaran

Jokowi mengatakan, pertemuan dengan para eselon II kali ini adalah kesempatan untuk menyatukan gerak langkah bernegara. Semua unsur harus padu, harus satu, harus solid, harus satu garis dari atas hingga ke bawah. 

“Menteri, kepala lembaga, jajaran di bawahnya eselon I, eselon II, dan seterusnya sampai nanti ke daerah,” ujar Presiden dalam siaran persnya kepada media hari ini.
 
Yang kedua, lanjut Presiden, ia ingin semuanya berlari cepat, karena perubahan global, perubahan dunia sekarang juga sangat cepat sekali. Semuanya setiap hari berubah, setiap detik berubah, setiap menit berubah.

BNN dan BNPT Diminta Ikut Hemat Anggaran

Menurut dia, dengan perubahan yang sangat cepat tersebut maka harus ada antisipasi dengan mengimplementasikan kebijakan melalui sebuah kecepatan bekerja, kelincahan dalam bekerja dan berlari cepat dalam bekerja.

"Kalau yang menggerakkan ini benar, para pejabat eselon II yang menggerakkannya benar, kecepatan itu pasti akan ada. Tetapi, kalau yang menggerakkan ini belum berubah, masih dengan cara-cara yang lama, masih dengan tradisi-tradisi yang lama, akan sulit mengubah negara ini," tegas Presiden.

Menkeu Belum Terima Permohonan Rasionalisasi Satu Juta PNS

Kemudian, terkait program prioritas nasional, Presiden sekali lagi meminta, agar ada sebuah efisiensi dalam pengelolaan, seperti dalam bekerja tidak perlu banyak-banyak dikerjakan, tidak perlu usulkan anggaran banyak dan cukup 1,2,3,4 saja, tetapi dirasakan rakyat. 

Selain itu, Presiden juga meminta, agar fokus saja pada bagian yang bisa mengerjakan. "Kalau fokusnya tiga sudah, ini tiga bagian, atau tiga seksi saja yang diberi, yang lain, ya sudah pelayanan. Ini yang harus kita ubah,” tambahnya.

Menurut Presiden, enggak bisa kita money follow function. “Sudah itu ditinggal. Money follow program, sudah, programnya apa, itu yang harus difokuskan,” tuturnya.

Presiden juga menegaskan, orientasinya harus hasil, karena kita sudah terlalu lama orientasinya selalu prosedur. “Buang itu. Orientasinya hasil. Bahwa prosedur harus dilalui, iya sudah pasti dong, kalau prosedur tidak dilalui, pasti Saudara akan digebuk. Tapi orientasinya adalah hasil, prosedur mengikuti,” ujar dia. (asp)

Ilustrasi/Para guru honorer saat menyiapkan berkas untuk menjadi PNS.

Larang Rekrut PNS Baru, Daerah Diminta Redistribusi Pegawai

Penerimaan PNS baru akan membebani anggaran negara

img_title
VIVA.co.id
26 Juli 2016