Ketua DPR: Peran Negara Kendalikan Stok Pangan Menyusut

Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Ketua BPK Harry Azhar Azis.
Sumber :

VIVA.co.id – Ketua DPR RI Ade Komarudin mendesak pemerintah untuk merevitalisasi Perum Bulog sebagai badan pengendali harga dan cadangan pangan nasional sehingga tidak selalu terulang kenaikan harga bahan pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri.

"Saya sudah kerap diskusikan untuk mewacanakan kembali revitalisasi Perum Bulog sebagai pengendali harga dan cadangan pangan nasional," kata Ketua DPR saat sidak di Pasar Tradisional Tambun, Bekasi, Senin 6 Juni 2016.

Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto melakukan sidak ke pasar induk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Cibitung dan pasar tradisional Tambun. Dalam sidak tersebut didapatkan fakta beberapa harga pangan mengalami kenaikan.

Menurut Ade Komarudin, salah satu penyebab terjadinya lonjakan harga pangan karena menyusutnya peran negara dalam mengendalikan stok pangan nasional. Utamanya karena direduksinya peran Perum Bulog hanya menjadi "manager" stok dan harga beras saja.

"Sekurang-kurangnya Perum Bulog harus diberikan wewenang kembali mengatur tujuh komoditas strategis yang kerap mengalami fluktuasi harga," kata Ade.

Menurutnya, perlunya diambil alih kembali wewenang mengatur oleh negara itu agar perut rakyat diisi oleh makanan yang bergizi dan stabil serta terjangkau harganya.

"Karena rakyat berhak atas pangan yang murah dan itu merupakan kebutuhan asasi manusia," ujar Politisi Golkar itu.

Dalam sidaknya tersebut Ade menemukan meningkatnya harga bawang merah, daging sapi, serta beberapa sayuran, meskipun untuk harga beras relatif stabil tidak mengalami kenaikan sama sekali. Karena itu, tambahnya, fungsi Perum Bulog untuk menjaga pasokan dan harga menjadi sangat penting.

Biar Jera, Anggota DPR Malas Ikut Rapat Harus Disanksi 

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang menegaskan meskipun Bulog sudah menjadi perum namun fungsi negara harus terus dijalankan.

Menurut Agus sebagai BUMN Bulog harus tetap menjalankan misi negara tinggal bagaimana mengaturnya agar tidak bertabrakan dengan aturan yang ada. (Webtorial)

Banyak RUU Mangkrang Dinilai karena Kemalasan Anggota DPR
Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto.

Yandri Susanto dari Fraksi PAN Jadi Ketua Komisi VIII

Pada kesempatan sama Rachmat Gobel jug melantik pimpinan komisi V.

img_title
VIVA.co.id
30 Oktober 2019