8 Catatan DPR Sebelum Penyusunan RAPBN 2017
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Donny Imam Priambodo, mengungkapkan ada delapan catatan untuk mendukung rencana kerja pemerintah (RKP) sebagai acuan dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2017.
Pertama, menurut Donny, mengusulkan pembenahan perundang-undangan tentang penerimaan negara. Apakah itu sektor perpajakan, atau mekanisme pengawasan terhadap penerimaan negara.
Kedua, kata dia, bagaimana mengalokasikan besaran dana transfer ke daerah, dalam rangka mensejahterakan masyarakat di daerah.
Hal ini juga harus disertai dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan kemudahan dalam berinvestasi.
“Ini membutuhkan penyederhanaan prosedur, harmonisasi, dan sinkronisasi perizinan pada tingkat pusat dan tingkat daerah,” kata Donny, dalam sidang paripurna di gedung parlemen Jakarta, Kamis, 26 Mei 2016.
Ketiga, yaitu bagaimana pemerintah menpertahankan besarnya alokasi belanja sosial dan subsidi untuk membantu petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Keempat, pemerintah perlu menjaga tingkat defisit yang managable agar beban pembiayaan tidak terus meningkat.
"Serta menjaga ruang fiskal agar tetap terkendali, melalui sinergisitas dengan semua otoritas keuangan," ujar dia.
Kelima, pemerintah perlu mengoptimalkan dan mempercepat realisasi anggaran belanja. Keenam, menurut Donny, mendukung alokasi anggaran infrastruktur demi meningkatkan fasilitas sarana untuk mobilitas masyarakat dan barang.
Kemudian, ketahanan dan kedaulatan pangan, energi, termasuk sumber daya terbarukan dan kegiatan usaha yang mampu menarik investasi produktif bagi kepentingan bangsa.
Catatan ketujuh, yakni mendorong agar dapat lebih memanfaatkan pasar global serta meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja.
Terakhir, kata Donny, mengusulkan pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dapat menjadi andalan dan agen penyumbang penerimaan negara yang besar dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Kami berharap delapan rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan rencana kerja pemerintah saat membahas RAPBN 2017 bersama DPR,” tutur Politikus Partai Nasdem tersebut.
Penyebab Anggaran Subsidi Membengkak Jadi Rp102,7 Triliun
Ada beberapa perubahan asumsi dalam perubahan APBN 2017.
