Mohammad Nizar Zahro, Mantan Kades dan Politisi Asal Madura

Ketua DPP Partai Gerindra, Mohammad Nizar Zahro.
Sumber :

VIVA.co.id – Bagi beberapa orang, menjadi politisi merupakan cara seseorang untuk membangun daerah. Kadang kala juga terdapat motivasi lain selain agar aspirasi masyarakat bisa terwujud.

Ahmad Muzani Tegaskan Gerindra Tidak Serang PDIP soal Kenaikan PPN 12%

Berawal dari pencalonan tahun 2013 untuk anggota legislatif periode 2014-2019, pria ini melihat ada pengumuman dimedia massa. Sebagai mantan Kepala Desa, ia ingin kesejahteraan di Dapilnya meningkat.

Mohammad Nizar Zahro, politisi yang kini duduk di Senayan dari Partai Gerindra, memiliki semangat untuk mengaktualisasikan apa yang dia lakukan selama menjadi Kepala Desa.

Soal Polemik PPN 12 Persen, Gerindra Nilai PDIP Lupa Ingatan

Ia menceritakan kisahnya ketika awal mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR. Nizar mendapatkan nomor urut 2 dari 8 calon.

“Jadi Kades Pesanggrahan, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Pangkalan membuat saya terpacu mengaktualiasikan diri di kancah yang lebih besar lagi. Apalagi lima tahun sebelumnya menjadi Anggota DPRD Jatim,” ujarnya saat ditemui, Rabu 25 Mei 2016.

Petinggi Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Akan Maafkan Koruptor Asalkan Balikin Uang Negara

Nizar berhasil menjadi Anggota DPR-RI 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) setelah memperoleh 159.006 suara untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur XI.

Pria dari Dapil Jatim II ini mengaku mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan. Ia mengaku terpacu karena belum pernah sebelumnya kades jadi anggota dewan.

“Alhamdulillah keluarga mendukung saya. Ingin sekali kesejahteraan di Madura ini, terutama di Dapil saya meningkat,”ujar Nizar.

Pria kelahiran Bangkalan 8 Agustus 1974 ini ingin visi dan misi dari pusat sampai ke bawah. Karena selama ini masih saja mendengar keluhan masyarakat persoalan di daerah.

“Setiap kali saya reses, saya selalu menampung aspirasi dari konstituen. Masih sering terjadi ketimpangan program dari pusat ke daerah. Hal itu tentunya berhubungan dengan administratif, e KTP, infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan,” ujar Anggota Komisi V ini.

Ia menilai, hingga hari ini kesejahteraan di daerah masih jauh dari harapan. Menurutnya dengan adanya Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sejak tahun 2009, belum terjadi perubahan yang signifikan.

“Hingga hari ini masih tidak sesuai harapan. Jika dilihat sisi Kota Madya Surabaya rasanya Madura juga perlu dikembangkan, baik dalam bidang pariwisata, perhotelan dan lainnya,” kata Nizar.

Menurut Nizar hanya ada satu jawabannya, yaitu pembangunan berkelanjutan, karena sudah dikonsep selama enam tahun.

“Kita ingin bukan hanya ujung Madura saja, tapi semuanya. Sehingga dengan hal itu pertumbuhan ekonomi bisa merata, karena prinsipnya membangun desa menata kota,” katanya.   (Webtorial)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya