Sektor Migas Jadi Prioritas Pemerintah
- Fikri Halim / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution secara resmi membuka acara Convention & Exhibition Indonesian Petroleum Association (IPA) 2016 yang berlokasi di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Rabu 25 Mei 2016.
Dalam sambutannya, Darmin menyampaikan bahwa pemerintah saat ini belum menyentuh sektor Minyak dan Gas (Migas) dengan baik. Menurut Darmin perlu cara konkret untuk memprioritaskan sektor migas.
"Kalau kita telusuri, sebetulnya produksi crude oil kita turun konsisten sejak tahun 2000. Artinya kita tidak pernah menyentuh dengan baik area ini, tapi ini area yang dianggap area yang rumit dan sensitif untuk ditouch, dan kita tidak punya kemewahan untuk menunda maupun mereview kembali, Prioritas sektor yang perlu dilakukan pemerintah adalah area sektor migas ini dan ini akan bisa kita sempurnakan tahun ini juga," kata Darmin.
Darmin mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan langkah yang baik untuk terus mendorong sektor migas dengan penyederhanaan berbagai izin.
"Tadi pak menteri ESDM telah mengatakan bahwa izin telah disederhanakan ditempuh, Tapi Untuk saat ini itu belum cukup, kita harus masuk ke desain dasar, dan menurut saya bahwa itu memerlukan bukan hanya peranan kementerian ESDM, tapi perlu dengan Menkeu, dengan menteri LHK, dengan Menteri Agraria, bahkan dengan menteri Kelautan dan Perikanan," ujarnya menambahkan.
Darmin menjelaskan, bahwa pemerintah perlu untuk memprioritaskan sektor migas dan Ia berharap diskusi yang dihasilkan dalam acara pertemuan IPA mulai dari tanggal 25-27 mei bisa menjadi usulan dan pemikiran yang nantinya disepakati dan komitmen bersama pemerintah untuk bisa fokus pada sektor migas.
"Saya ingin dengan pak Sudirman, untuk mulai masuk ke dalam area ini, saya bilang kita tidak ada kemewahan untuk menunda pembahasan di sektor migas terutama di bagian hulu.dan kita memang tidak punya waktu banyak menunda ini."
(mus)
Perusahaan Tak Terdaftar dalam MOMI KESDM, Ini Alasannya
PT BPS di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, izinnya dicabut.
