RUU Minol Tengah Memasuki Sidang Ketiga

Aneka jenis minuman keras. (Ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA.co.id / Anwar Sadat

VIVA.co.id – Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) DPR RI Siti Mukaromah, menjelaskan terkait RUU Minol yang kini tengah memasuki sidang ketiga, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) juga sudah dilakukan.

MUI Bilang Papua Lebih Maju dari Pemerintah Pusat soal Minuman Alkohol

"Pansus minol (minuman beralkohol) sampai saat ini sudah menjalani dua masa sidang, dan ini masuk sidang yang ketiga, dimana yang sudah dilakukan adalah RDPU-RDPU DPR RI yang berkaitan dengan urusan minol ini," ujarnya, Senin 16 Mei 2016.

Ia juga menuturkan, RUU Minol tersebut merupakan inisiatif dari anggota DPR RI.

Wakil Ketua DPR Minta Pembahasan RUU Minol Lihat UU Cipta Kerja

"Ini adalah RUU inisiatif dari anggota DPR, artinya bahwa di berbagai daerah, perda-perda itu sudah banyak, ada Perda tentang Larangan dan Pengendalian Alkohol," ujarnya.

Menurut Politisi PKB ini, daerah Islam seperti Aceh sudah menerapkan larangan minol, karena prinsip dalam Islam 'satu tetes saja sudah dianggap haram'.

PKS Klaim 58 Persen Tindak Kriminal di RI karena Minuman Beralkohol

Selain Aceh, Papua yang merupakan daerah minoritas muslim pun melakukan pelarangan terhadap beredarnya minuman beralkohol karena bisa merusak generasi penerus bangsa.

"Di beberapa daerah, termasuk Papua dimana disana adalah yang minoritas muslim, mereka juga melakukan larangan, disitu mereka melihatnya bahwa minuman alkohol itu merusak anak bangsa," katanya.

Seperti diketahui, berdasarkan Permendagri No 20/2014 terkait Pakta Integritas, beberapa hal yang bisa menjadi bagian dari langkah pencegahan yakni menempatkan produk minuman beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya, melakukan pemeriksaan kartu identitas setiap pembeli untuk memenuhi syarat batas usia diatas 21 tahun, serta tidak melakukan penjualan di gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit.  (webtorial)

Presiden Jokowi.

Jokowi Diminta Pecat Sosok di Balik Izin Investasi Miras

Menurut Roy, Jokowi tidak bisa hanya sebatas mencabut lampiran tersebut, tetapi juga harus ada tindakan lain yang dilakukan.

img_title
VIVA.co.id
2 Maret 2021